ABNnews – Kasus kematian dr Myta Aprilia Azmi, dokter internship di RSUD KH Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi, memantik reaksi keras dari pemerintah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan siap mengambil langkah ekstrem berupa pembekuan sementara wahana internship di rumah sakit tersebut jika ditemukan adanya kelalaian sistem kerja.
Dugaan bahwa almarhumah tetap diminta bertugas jaga malam meski dalam kondisi sesak napas berat dan demam tinggi kini tengah diselidiki secara mendalam oleh tim khusus.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Jika investigasi membuktikan adanya ketidaksesuaian standar, sanksi berat berupa penghentian program internship sudah menanti fasilitas kesehatan yang bersangkutan.
“Apabila ditemukan ketidaksesuaian standar atau kelalaian, Kemenkes akan mengambil langkah tegas, termasuk pembekuan sementara wahana internsip maupun fasilitas kesehatan yang terlibat,” tegas Aji, Senin (4/5/2026).
Tak main-main, Kemenkes telah menerjunkan tim investigasi gabungan yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, Ditjen SDM Kesehatan, hingga tim ahli profesi. Mereka akan membedah segala aspek secara menyeluruh, mulai dari beban kerja, sistem pendampingan peserta, hingga prosedur skrining kesehatan sebelum penempatan dokter.
Audit rekam medis dan keterangan dari berbagai pihak, termasuk keluarga almarhumah serta rekan sejawat yang menangani dr Myta, kini tengah didalami untuk mencari titik terang.
Meski sempat beredar kabar mengenai adanya penyakit penyerta (comorbid) pada almarhumah, Kemenkes memilih untuk bersikap hati-hati. Semua informasi medis yang masuk akan diverifikasi melalui data faktual hasil investigasi di lapangan.
“Informasi awal terkait kondisi kesehatan almarhumah akan diverifikasi lebih lanjut. Karena itu, Kemenkes tidak akan berspekulasi dan menunggu hasil investigasi selesai,” tambah Aji.
Tragedi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi total sistem internship di seluruh Indonesia. Langkah pembekuan yang disiapkan bukan sekadar sanksi administratif, melainkan bentuk perlindungan agar keselamatan dokter muda tidak dikorbankan atas nama pengabdian.
Pemerintah memastikan hasil investigasi ini akan menjadi dasar perbaikan sistem nasional agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa depan.
