Catatan Cak AT
Ada yang berubah di Pentagon. Bukan hanya peta perang yang makin penuh garis merah, bukan hanya layar-layar radar yang berkedip seperti lampu diskotek di malam Minggu. Ada sesuatu yang lebih sunyi tapi lebih berisik: doa.
Di sebuah kebaktian Kristen bulanan di jantung militer Amerika pada 25 Maret 2026, Pete Hegseth berdiri bukan sekadar sebagai Menteri Perang rezim Donald Trump, melainkan sebagai semacam imam perang. Ia berjamaah berdoa, meminta pada Tuhan.
Ia meminta peluru menemukan sasaran. Ia meminta kekerasan menjadi efektif. Ia bahkan menyelipkan frasa yang membuat malaikat pencatat amal mungkin berhenti sejenak: _“overwhelming violence… against those who deserve no mercy.”_
Secara sederhana, kalimat ini bisa dipahami sebagai permohonan agar pasukan militer diberi kemampuan melakukan kekerasan yang sangat kuat, tegas, dan efektif terhadap pihak yang dianggap tak layak mendapat belas kasihan.
Kalimat itu, jika dibacakan di medan perang abad ke-12, mungkin akan mendapat tepuk tangan dari para ksatria dengan baju zirah berkarat. Tapi ini abad ke-21. Kita punya AI, satelit, dan ekonomi global yang saling terkait. Namun rupanya, dalam sebagian benak elite kekuasaan, kita masih hidup di zaman _“Deus vult!”_ — Tuhan menghendaki.
Dalam bahasa militer, frasa “overwhelming violence of action” bukan istilah sembarangan. Ia merujuk pada prinsip operasi tempur. Maksudnya, menyerang dengan kekuatan penuh, tanpa memberi ruang bagi musuh untuk bangkit atau melawan. Ini logika dominasi total, bukan sekadar menang, tetapi memastikan lawan benar-benar lumpuh.
Namun yang membuatnya jauh lebih sensitif adalah bagian berikutnya: _“those who deserve no mercy.”_ Di sini, musuh tidak hanya diposisikan sebagai lawan strategis, tetapi sebagai entitas yang secara moral dianggap kehilangan hak untuk dikasihani. Ini bukan lagi sekadar konflik antarnegara atau antarangkatan bersenjata, melainkan sudah menyentuh wilayah penilaian etis yang absolut: siapa yang layak hidup, dan siapa yang tidak.
Kalimat ini menjadi lebih kompleks karena diucapkan dalam konteks doa, bahkan disandingkan dengan gaya bahasa kitab suci seperti dalam _Book of Psalms_ (Kitab Mazmur) dari Alkitab. Dengan demikian, kekerasan yang diminta tidak hanya dipahami sebagai tindakan militer, tetapi juga sebagai sesuatu yang seolah-olah selaras dengan kehendak ilahi. Di sinilah batas antara strategi dan keyakinan menjadi kabur.
Apalagi, doa ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam situasi seperti ini, bahasa biasanya dijaga tetap hati-hati dan terukur. Namun frasa tersebut justru bergerak ke arah yang sebaliknya: tegas, absolut, dan sarat muatan moral. Ia tidak hanya menggambarkan keinginan untuk menang, tetapi juga keyakinan bahwa kemenangan itu berada di pihak yang benar secara moral.
Tidak mengherankan jika hal ini memicu kritik. Dalam tradisi hukum perang modern, bahkan musuh tetap memiliki batas perlindungan tertentu. Konsep “tanpa belas kasihan” bertabrakan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang selama ini menjadi dasar aturan konflik bersenjata.
Selain itu, dalam konteks negara seperti Amerika Serikat yang secara konstitusional tidak menetapkan agama resmi, penggunaan bahasa religius yang sangat spesifik dalam forum resmi negara memunculkan pertanyaan serius tentang batas antara keyakinan pribadi dan kebijakan publik. Organisasi seperti _Americans United for Separation of Church and State_ bahkan sampai menggugat praktik semacam ini karena dianggap mencampuradukkan kekuasaan negara dengan preferensi agama tertentu.
Yang menarik, ini bukan salah ucap. Ini bukan salah baca naskah. Ini konsisten. Bahkan bisa ditelusuri akar ideologi Hegseth dalam buku yang ia tulis sendiri: _American Crusade: Our Fight to Stay Free_ (2020). Sebuah buku yang, jika diibaratkan makanan, adalah campuran antara retorika politik, paranoia budaya, dan saus ideologis yang terlalu pedas sampai fakta pun ikut terbakar.
Dalam buku itu, Hegseth tidak sekadar menggunakan kata _“crusade”_ (perang salib) sebagai metafora. Ia menghidupkannya kembali sebagai kerangka berpikir. Dunia dibagi sederhana: kita versus mereka, terang versus gelap, Amerika versus “yang lain”.
Islam, dalam narasinya, bukan sekadar agama, melainkan ancaman peradaban. Ia menulis dengan keyakinan yang nyaris teologis bahwa Barat sedang dikepung, dan satu-satunya jalan adalah perlawanan total. Ia dari awal sudah menghendaki sebuah _“holy war”_ (perang suci) versi modern.
Dalam lanskap pemikiran Hegseth, Islam tidak ditempatkan sebagai agama dalam pengertian teologis yang utuh, melainkan sebagai entitas geopolitik yang dianggap problematik sejak akar. Dalam bukunya itu, ia secara eksplisit menyatakan bahwa Islam “bukan agama damai” dan secara historis tidak pernah demikian.
Pernyataan ini menjadi fondasi dari cara pandangnya yang lebih luas, yaitu melihat dunia sebagai arena benturan peradaban antara apa yang ia sebut sebagai “Judeo-Christian West” dan kekuatan Islam yang dipersepsikan ekspansif.
Ia mengaitkan Islam dengan apa yang ia sebut sebagai proyek dominasi global, baik melalui kekuatan politik, budaya, maupun demografi. Dalam narasinya, pertumbuhan populasi Muslim di Eropa dan Barat tidak dilihat sebagai fenomena sosial biasa, tetapi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk “mengambil alih” peradaban Barat.
Konsep yang ia gunakan, seperti _“hegira”_, maksudnya “hijrah”, ditafsirkannya secara politis sebagai bentuk infiltrasi bertahap, bukan sekadar istilah historis dalam tradisi Islam. Dengan kerangka ini, Islam tidak lagi dipahami sebagai agama dengan keragaman internal, melainkan sebagai blok monolitik yang secara inheren berseberangan dengan nilai-nilai Barat.
Pandangan tersebut berlanjut pada sikapnya terhadap Perang Salib. Berbeda dengan banyak sejarawan modern yang melihat Perang Salib sebagai episode kompleks penuh kekerasan, ambisi politik, dan konflik lintas kepentingan, Hegseth justru memaknainya sebagai perang defensif yang sah dan bahkan perlu disyukuri.
Ia menyatakan bahwa peradaban Barat, dengan sistem hukum, kebebasan, dan institusinya, berutang kepada para tentara salib yang memilih untuk “melawan” ekspansi Islam pada abad pertengahan. Narasi ini menghidupkan kembali logika lama, bahwa konflik tersebut adalah pertarungan eksistensial antara dua dunia yang tidak dapat didamaikan.
Lebih jauh, ia menggunakan istilah _“crusade”_ bukan sekadar sebagai referensi historis, tetapi sebagai inspirasi ideologis untuk masa kini. Ia menyerukan apa yang disebutnya sebagai _“American Crusade”_, yaitu perjuangan menyeluruh, secara kultural, politik, dan jika perlu militer, untuk mempertahankan apa yang ia definisikan sebagai kebebasan Amerika.
Dalam kerangka ini, Islam dan kelompok-kelompok yang diasosiasikan dengannya ditempatkan sebagai salah satu ancaman utama, sejajar dengan “leftism”, globalisme, dan berbagai arus pemikiran modern yang ia anggap merusak.
Dengan demikian, pandangan Hegseth tentang Islam dan Perang Salib tidak hanya merupakan interpretasi historis, tetapi juga kerangka ideologis yang berpotensi memengaruhi kebijakan dan arah geopolitik. Ia menggabungkan keyakinan religius, nasionalisme, dan persepsi ancaman global menjadi satu narasi besar. Narasinya, bagi sebagian pihak, bukan sekadar analisis, melainkan justru sumber ketegangan baru dalam hubungan dunia modern.
Masalahnya, ketika ide seperti ini tinggal di rak buku Amazon, ia masih bisa kita anggap sebagai opini. Tapi ketika ide itu pindah ke Pentagon, didiskusikan dengan Trump, lalu muncul kalimat _”Let’s do it”_ (mari kita kerjakan), lengkap dengan anggaran triliunan dolar dan ribuan rudal, ia berubah menjadi kebijakan.
Dan di sinilah dunia mulai gelisah. Karena perang Amerika dengan Iran tidak lagi terlihat sekadar sebagai konflik geopolitik. Ia mulai tampak seperti konflik teologis yang dibungkus jargon keamanan nasional. Ini bukan lagi sekadar soal nuklir atau pengaruh regional. Ini soal narasi: siapa yang dianggap “benar”, dan siapa yang dianggap “layak tanpa belas kasihan.”
Padahal, sejarah sudah berkali-kali mengingatkan kita bahwa ketika agama dijadikan bahan bakar perang, hasilnya bukan kemenangan moral, melainkan tragedi kolektif. Perang Salib sendiri, yang dipuji dalam buku itu, bukan hanya tentang “membela iman”, tetapi juga tentang pembantaian, perebutan kekuasaan, dan luka panjang yang bahkan hingga hari ini belum benar-benar sembuh.
Lebih ironis lagi, di tengah klaim membela “kebebasan”, pendekatan seperti ini justru mempersempit makna kebebasan itu sendiri. Amerika yang dulu membanggakan pluralisme kini terdengar seperti satu suara tunggal. Negara yang konstitusinya menolak agama resmi, kini dipimpin oleh narasi keagamaan yang sangat spesifik, bahkan eksklusif.
Dampaknya bukan hanya moral, tapi juga nyata. Reputasi Amerika di mata dunia merosot. Hegemoni Amerika buyar. Sekutu mulai ragu. Ekonomi global terguncang. Harga energi melonjak. Pasar keuangan bergetar. Dunia, yang seharusnya bergerak menuju kolaborasi, justru terdorong kembali ke logika blok-blok konflik.
Dan di tengah semua itu, kita seperti menonton sebuah film lama Perang Salib yang diputar ulang. Bedanya, kali ini efek visualnya lebih canggih, tapi naskahnya tetap sama: ketakutan, superioritas, dan keyakinan bahwa Tuhan selalu berada di pihak kita.
Padahal, mungkin yang paling berbahaya bukanlah peluru yang melesat, tetapi keyakinan bahwa peluru itu direstui langit.
Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: apakah ini benar-benar tentang iman, atau sekadar tentang kekuasaan yang mencari legitimasi ilahi?
Karena sejarah juga mengajarkan satu hal sederhana: setiap kali manusia terlalu yakin membawa suara Tuhan ke medan perang, biasanya yang terdengar justru adalah gema ambisi dirinya sendiri.
Dan mungkin, di situlah tragedi terbesar kita. Bukan karena kita kehilangan Tuhan, tetapi karena kita terlalu cepat mengklaim-Nya.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 27/3/2026
