ABNnews – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap temuan mengejutkan terkait carut-marut data BPJS Kesehatan. Ribuan orang yang masuk kategori sangat kaya (Desil 10) tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) alias iurannya dibayarkan oleh negara.
Hal ini diungkapkan Budi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Budi menyebut sinkronisasi data mengungkap adanya ketidakadilan distribusi akses kesehatan.
“Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, Bapak-Ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Ada 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI,” kata Budi di hadapan anggota dewan.
Kuota PBI ‘Dimakan’ Orang Kaya
Budi menjelaskan, keberadaan orang kaya di daftar penerima gratisan ini berdampak fatal bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Sebab, kuota PBI JK dibatasi hanya untuk 96,8 juta jiwa.
“Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena ada kuotanya,” tuturnya.
Saat ini, pemerintah tengah menggodok pembenahan data terhadap 11 juta penerima PBI yang terdeteksi berpindah status ekonomi (desil). Proses ini melibatkan BPJS Kesehatan, BPS, hingga Kementerian Sosial.
“Total yang berpindah itu ada 11 juta. Kita ingin desil-desil tinggi ini jangan masuk ke sana (PBI), karena masih ada warga di desil 1 sampai 5 yang justru belum ter-cover,” tegas Budi.
Beri Waktu 3 Bulan untuk Sadar Diri
Meski pembersihan data dilakukan, Menkes menjamin pelayanan pasien penyakit kronis (katastropik) tidak akan terganggu. Pasien di desil 9 dan 10 tetap akan mendapatkan layanan selama masa transisi tiga bulan ke depan.
Dalam masa tersebut, BPJS dan Pemerintah Daerah (Pemda) diminta gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat mampu sadar akan tanggung jawabnya.
“Dalam 3 bulan ini akan di-review dan disosialisasikan. ‘Hei, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS kan Rp 42.000. Masa enggak bisa bayar Rp 42.000 orang desil 10?'” cetus Budi.
Langkah tegas ini diambil agar porsi anggaran negara tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
