ABNnews – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu daya saing industri keramik nasional. Tak main-main, sektor ini dibidik untuk menembus jajaran produsen keramik terbesar di dunia. Menariknya, pertumbuhan industri ini tidak hanya bergantung pada sektor properti, tapi juga kecipratan berkah dari program unggulan pemerintah lainnya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, peluang pasar keramik nasional masih sangat terbuka lebar. Selain didorong proyek infrastruktur dan pembangunan tiga juta rumah, industri ini bakal ikut terangkat oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kondisi ini menjadi potensi besar bagi ekspansi industri keramik nasional, seiring dengan berbagai program strategis pemerintah seperti pembangunan tiga juta rumah, sekolah rakyat, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta proyek infrastruktur pemerintah,” ujar Agus dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Target Tembus 4 Besar Dunia
Saat ini, kapasitas produksi keramik nasional mencapai 650 juta meter persegi per tahun dengan serapan tenaga kerja hingga 150 ribu orang. Agus optimistis, dengan fondasi yang kuat berbasis sumber daya alam lokal, Indonesia bisa naik kelas.
“Industri keramik nasional memiliki peluang besar untuk menembus peringkat empat besar produsen dunia, seiring dengan pertumbuhan sektor properti dan konstruksi nasional,” tuturnya.
Ada Program ‘Gentengisasi’ dari Presiden Prabowo
Selain keramik lantai dan dinding, Agus juga menyoroti peluang besar dari program Gentengisasi. Program ini merupakan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang diperkenalkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas di Sentul, Senin (2/2).
“Genteng memiliki sejumlah keunggulan. Selain lebih sejuk, juga lebih tahan lama, ramah lingkungan, dan punya nilai ekonomi lebih baik dibanding atap lain yang bahan bakunya bukan dari tanah. Ini peluang besar bagi rekan-rekan ASAKI,” tambah Agus.
Benteng Lawan Impor & Masalah Bahan Baku
Biar makin berdaya saing, pemerintah tetap mengawal kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar USD 7 per MMBTU. Selain itu, pemerintah memasang ‘benteng’ berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib serta tindakan safeguard dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk membendung gempuran ubin keramik impor.
Namun, industri ini tengah menghadapi tantangan serius di Jawa Barat. Pemprov Jabar kabarnya memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pasokan bahan baku. Padahal, sekitar 60% bahan baku keramik nasional berasal dari sana.
“Saya sudah arahkan Dirjen IKFT untuk segera koordinasi dengan Pemprov Jabar guna mencari solusi terbaik, sehingga optimisme pelaku industri tetap terjaga,” tegas Menperin.
Transformasi Digital & Industri Hijau
Ke depan, Kemenperin mendorong pabrik-pabrik keramik melakukan modernisasi mesin dan menerapkan teknologi digital printing. Tak hanya soal kecanggihan, desain keramik nasional juga didorong untuk konsisten mengangkat kekayaan budaya Indonesia agar memiliki ciri khas (diferensiasi) di pasar global.
Melalui kemitraan dengan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), pemerintah berharap industri ini terus naik kelas dan berkontribusi nyata menuju visi Indonesia Emas 2045.
