ABNnews – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara mengejutkan mengungkap adanya manuver di balik wacana perubahan struktur Polri. Di hadapan anggota dewan, Sigit mengaku sempat mendapatkan tawaran melalui pesan singkat WhatsApp (WA) untuk menjabat sebagai “Menteri Kepolisian”.
Momen itu terungkap dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Sigit dengan tegas menolak wacana institusi Polri diletakkan di bawah kementerian dan memilih setia di bawah komando Presiden.
“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau enggak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian?'” ungkap Sigit saat menceritakan isi pesan tersebut.
Lebih Pilih Jadi Petani
Merespons tawaran itu, Jenderal bintang empat ini menyatakan tidak haus jabatan. Ia justru memberikan pernyataan yang cukup menohok dengan menyebut lebih baik menjadi petani ketimbang harus memimpin institusi Polri dalam format kementerian.
“Saya tegaskan di hadapan Bapak-Ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Sigit.
Ia bahkan rela melepaskan jabatannya saat ini jika posisi Polri harus diutak-atik dari struktur langsung di bawah Presiden. “Apabila ada pilihan, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” tambahnya lagi.
Alasan Menolak: Melemahkan Negara
Bukan tanpa alasan, Sigit menilai perubahan struktur Polri hanya akan membawa dampak buruk bagi stabilitas keamanan dan politik nasional. Menurutnya, posisi Polri yang independen di bawah Presiden adalah kunci kekuatan negara.
“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden,” ujarnya.
DPR Pasang Badan
Sikap tegas Kapolri ini diamini oleh Komisi III DPR. Dalam poin kesimpulan rapat, Ketua Komisi III Habiburokhman menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden RI, merujuk pada Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.
“Komisi III menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden RI langsung dan tidak berbentuk kementerian,” ujar Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat.
Selain soal posisi, DPR juga menitipkan pesan agar Polri fokus pada reformasi kultural. Hal ini ditekankan lewat perbaikan kurikulum pendidikan kepolisian yang lebih mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi bagi para personel di lapangan.
