ABNnews – Ibu Kota berada dalam kondisi kerentanan ekstrem. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, memaparkan bahwa fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) telah mengubah wilayah pesisir utara Jakarta menjadi ‘mangkuk’ permanen, sehingga sangat rentan terhadap compound flooding (banjir gabungan dari laut dan darat).
“Wilayah pesisir Jakarta sudah seperti ‘mangkuk’ permanen. Tanahnya turun akibat beban bangunan dan penyedotan air tanah. Sistem drainase alami tidak lagi efektif karena air dari darat tidak bisa mengalir ke laut,” ujar Ardhasena dikutip Kompas.com Jumat (9/1/26).
Kerentanan ini diperparah oleh pola cuaca spesifik, termasuk dorongan angin dari utara (Cold Surge) yang meningkatkan tinggi muka air laut di Teluk Jakarta, serta curah hujan lebat dini hari yang sering berbarengan dengan pasang maksimum.
Senada, Kepala Bidang Pengendalian Rob Dinas SDA DKI, Ciko Tricanescoro, memperingatkan ancaman serius jika penurunan tanah terus terjadi: “Wilayah di pesisir akan tenggelam, serta gedung ataupun bangunan dapat mengalami keretakan dan kemiringan.” Penurunan tanah di Jakarta Utara rata-rata berkisar 0–9 cm per tahun.
Data BRIN: Penurunan Paling Parah 28 Cm/Tahun
Peneliti Ahli Madya BRIN, Dr. Yus Budiyono, memaparkan data yang lebih mengkhawatirkan. Rata-rata penurunan tanah di Jakarta Utara mencapai 3,5 cm per tahun, namun di beberapa titik ekstrem, penurunan bisa mencapai 28 cm per tahun.
Menurut Dr. Yus, penurunan tanah menjadi faktor terbesar yang menaikkan risiko banjir di Jakarta, yaitu di atas 40%. Permasalahan utamanya adalah pengambilan air tanah dalam.
Kepala Balai Konservasi Air Tanah (BKAT), Taat Setiawan, juga menegaskan bahwa laju penurunan tanah di Jakarta Utara, berkisar 0,05 hingga 5,76 cm per tahun (berdasarkan pengukuran 2015-2024), telah membuat wilayah ini masuk kategori kritis akibat eksploitasi air tanah berlebih.
Kerugian Triliunan dan Solusi Mutlak
Jika penurunan tanah tidak dihentikan, Dr. Yus memproyeksikan kerugian tahunan akibat banjir bisa mencapai USD 186 juta (sekitar Rp 2,9 triliun) pada 2030, dan melonjak hingga USD 400 juta pada 2050.
Para ahli sepakat, syarat mutlak untuk mengatasi masalah ini adalah menghentikan penurunan muka tanah dengan cara penyediaan air bersih 100% sehingga warga tidak lagi mengambil air tanah dalam.
Sebagai upaya mitigasi, Pemprov DKI (Dinas SDA) telah menerapkan:
* Zona Bebas Air Tanah (ZOBAT) di 9 kawasan kritis.
* Penyiagaan 612 unit pompa banjir stasioner dan 590 unit mobile.
* Pembangunan 52 sistem polder dan percepatan pembangunan tanggul NCICD Fase A.
Sementara BKAT melakukan pembatasan izin penggunaan air tanah dan mewajibkan sumur resapan, Ardhasena (BMKG) menekankan pentingnya sistem peringatan dini hujan ekstrem berbasis dampak dan kesiapsiagaan masyarakat.
