ABNnews — Pemerintah Indonesia terus tancap gas menuju visi ekonomi jangka panjang. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, target pertumbuhan ekonomi nasional dipatok cukup ambisius: 8% pada tahun 2029. Salah satu strategi untuk mencapai lompatan ini adalah memperkuat kolaborasi dengan mitra global, terutama Tiongkok melalui skema Two Countries Twin Parks (TCTP).
Kolaborasi tersebut digadang-gadang bakal memperkuat arus investasi, membuka lapangan kerja baru, dan menambah cadangan devisa sebagai penopang ketahanan ekonomi nasional.
Dengan populasi gabungan sekitar 1,7 miliar jiwa dan nilai ekonomi yang mencapai USD 19,2 triliun, Indonesia dan Tiongkok disebut berada pada posisi strategis sebagai pusat pasar dan produksi global. Tiongkok juga masih menjadi mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai perdagangan USD 135 miliar selama 2024.
Bangun Kawasan Industri Kembar ala Indonesia–Tiongkok
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut TCTP bukan sekadar program biasa, tetapi inisiatif besar untuk menghubungkan kawasan industri kedua negara secara terpadu.
“Two Countries Twin Parks merupakan inisiatif strategis dua negara strategis, Indonesia dan China. Tujuannya adalah membangun dua kompleks industri di antara kota kembar agar sinergi dan rantai nilai kedua negara dapat optimal,” ujar Airlangga dalam acara “The City of Blessings” China-Indonesia Economic and Trade Exchange dan Matchmaking Conference Two Countries Twin Parks, Rabu (26/11).
Melalui skema ini, Indonesia menyumbang kekuatan sumber daya alam, pasar domestik, dan SDM, sementara Tiongkok hadir dengan teknologi, pengalaman industri manufaktur, dan pembiayaan.
Kawasan Batang Jadi Pilot Project, Bintan Menyusul
Saat ini, kawasan industri Batang menjadi proyek awal dalam kerja sama Twin Parks. Pemerintah juga melihat Pulau Bintan sebagai salah satu kandidat ekspansi berikutnya. Pada 2024, Tiongkok tercatat telah menggelontorkan investasi terutama pada Industri logam: USD 4 miliar dan Industri farmasi: USD 1 miliar.
Selain itu, Indonesia juga telah memiliki 19 perjanjian perdagangan internasional, termasuk dengan Uni Eropa, yang bakal efektif pada 2027. Kebijakan ini diprediksi membuka pasar lebih luas bagi produk lokal ke pasar global.
16 Proyek Jalan Mulai 2026: Dari Baja Sampai AI
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kota Fuzhou menandatangani 16 Memorandum of Understanding (MoU) senilai Rp 36,4 triliun.
Proyek-proyek ini akan mulai diimplementasikan pada 2026, mencakup sektor-sektor strategis seperti: Ekspor baja, nikel, dan komoditas industri, Pengolahan pangan dan industri perikanan terpadu, Energi surya dan penyimpanan energi, Batu bara dan pasokan bahan baku industri, Teknologi drone, baterai listrik, dan AI serta Pengembangan kawasan industri dan energi baru.
Nilai investasi ini mewakili 24,3% dari total komitmen USD 10 miliar yang sebelumnya telah disampaikan Pemerintah Kota Fuzhou pada Agustus 2025.
“Kita membutuhkan lebih banyak proyek di sektor industri baja, manufaktur, perikanan, tekstil, pertanian, termasuk teknologi baru seperti drone, baterai EP, infrastruktur dan AI,” kata Airlangga.
Setelah rangkaian acara, Menko Airlangga juga menggelar pertemuan bilateral dengan Executive Vice Governor of Fujian Government, Guo Ningning.
Beberapa poin penting yang dibahas, antara lain: percepatan realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan industri perikanan, peningkatan konektivitas penerbangan pariwisata serta peluang kerja sama pendidikan dan riset teknologi. Pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok siap memasuki fase baru investasi strategis jangka panjang.
