ABNnews – Pemerintah pusat memperketat pengawasan penerbangan di Papua. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan X yang digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Sentani, Papua, pada 17–18 November 2025.
Rakorwil ini menjadi ajang penting untuk menyatukan langkah pengawasan sekaligus mengamankan jalur udara yang selama ini menjadi urat nadi masyarakat di enam provinsi Papua.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, membuka acara dengan penegasan yang langsung mencuri perhatian: pengawasan teknis penerbangan di Papua akan diperketat total.
Menurutnya, keadaan geografis Papua yang ekstrem membuat standar keselamatan harus dijalankan dengan disiplin tinggi.
“Papua itu unik, penuh tantangan. Karena itu pengawasan tidak boleh longgar sedikit pun,” kata Lukman.
Tak berhenti di situ, Lukman juga membeberkan alasan di balik pengawasan ketat subsidi penerbangan perintis penumpang dan kargo, yang selama ini menjadi tumpuan ribuan warga di wilayah terpencil.
Penetapan koordinator wilayah perintis 2025–2026 kini dirancang berdasarkan evaluasi ketat, akses masyarakat, tingkat keterisolasian, hingga efektivitas subsidi.
Program vital seperti subsidi angkutan BBM untuk bandara tanpa depo kini ikut diawasi detail agar benar-benar sampai ke daerah yang membutuhkan.
“Setiap rupiah harus tepat sasaran. Ini soal akses pangan, layanan kesehatan, dan ekonomi masyarakat Papua,” tegas Lukman.
Rakorwil kemudian berlanjut dengan pembahasan materi strategis yang tak kalah penting. Mulai dari update situasi keamanan penerbangan, langkah mitigasi risiko di lapangan, hingga penyamaan persepsi terkait penanganan dugaan pelanggaran UU Penerbangan. Dengan begitu, semua unit kerja bisa bergerak cepat, tidak salah prosedur, dan tetap berada dalam koridor hukum.
Selain itu, pembahasan seputar penyelenggaraan penerbangan perintis menjadi sorotan besar. Mulai dari kesiapan armada, standar operasional, hingga integritas pengawasan keselamatan semua dibahas secara menyeluruh demi memastikan jalur udara tetap tersedia bagi wilayah yang tak punya pilihan transportasi lain.
Menariknya, Rakorwil juga menyinggung sisi yang jarang dibahas publik: kesehatan fisik dan mental para pegawai yang bertugas di wilayah berisiko tinggi. Kesiapan personel dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas pengawasan. Termasuk di dalamnya penguatan pemahaman tugas PPPK agar tidak ada tumpang tindih wewenang.
Di akhir kegiatan, Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara, Achmad Setiyo Prabowo, berharap sinergi antar-satuan kerja semakin solid.
“Dengan dukungan semua pihak, keselamatan, keamanan, dan keterhubungan masyarakat Papua lewat transportasi udara bisa berjalan semakin optimal,” ujarnya.
Rakorwil ini bukan sekadar rapat. Ini langkah strategis besar yang menentukan masa depan konektivitas Papua. Dan pengawasan subsidi perintis yang kini diperketat? Alasannya jelas, memastikan setiap program benar-benar menghidupi masyarakat yang paling membutuhkan.
