ABNnews – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meninjau langsung kesiapan Layanan Pos Universal (LPU) di Kantor Pos Cabang Pembantu Blahkiuh, Abiansemal, Badung, Bali.
Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan 2.400 kantor pos LPU di seluruh Indonesia dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Meutya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar BLT Kesra segera disalurkan kepada masyarakat. Total penerima manfaat ditargetkan mencapai 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga 20 November mendatang, dengan 17 juta KPM di antaranya akan menerima bantuan melalui kantor pos.
“Alhamdulillah, Pak Haris mengatakan bahwa seluruh kantor pos sudah siap. Insyaallah target 17 juta KPM bisa tersalurkan tepat waktu,” kata Meutya di lokasi, Minggu (2/11/2025).
Ia memastikan seluruh kantor pos telah siap dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) untuk melayani penyaluran bantuan. Tahap pertama penyaluran BLT yang dimulai sejak 27 Oktober kepada 650 ribu KPM juga disebut berjalan lancar.
“Alhamdulillah tahap pertama berjalan baik dan lancar,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan penyaluran BLT Kesra ini berlangsung Oktober hingga Desember 2025, sebagai tambahan dari BLT reguler Kemensos. Kenaikan jumlah penerima menjadi 35 juta KPM membuat pemerintah harus menyiapkan sistem dan infrastruktur yang matang.
Meutya menyebut LPU memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, termasuk daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Selain PT Pos Indonesia, pencairan BLT juga bisa dilakukan melalui bank-bank Himbara.
“LPU ini adalah kaki tangan PT Pos dan pemerintah agar bantuan bisa sampai ke titik-titik pelosok,” katanya.
Kemenkomdigi juga memastikan sistem undangan penyaluran BLT berjalan efektif untuk menghindari antrean panjang. Jika penerima tidak bisa hadir, PT Pos menjamin bantuan akan diantarkan langsung ke rumah.
“Penerima tidak perlu antre panjang, sistem undangan sudah tepat. Kalau tidak bisa datang, petugas pos akan antarkan langsung ke rumah,” ungkap Meutya.
Ia juga menegaskan pentingnya digitalisasi layanan untuk mempercepat proses distribusi bantuan, mengingat besarnya jumlah penerima manfaat.
“Angka 35 juta ini besar sekali, jadi kita harus siapkan digitalisasi agar prosesnya makin cepat,” tegas Meutya di hadapan Plt Dirut PT Pos Indonesia, Haris.
