ABNnews – Ekonomi digital Indonesia terus ngebut! Nilainya sudah tembus USD 90 miliar di 2024, dan diprediksi bakal meroket empat kali lipat jadi USD 360 miliar pada 2030. Angka fantastis ini bikin Indonesia jadi pemain utama di ASEAN sekaligus motor penggerak ekonomi nasional.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, salah satu mesin utama di balik pertumbuhan ekonomi digital adalah sektor keuangan digital. Pemerintah pun gencar mendorong masyarakat biar makin melek teknologi keuangan, terutama lewat program elektronifikasi bantuan sosial (bansos).
“Bapak Presiden berpesan agar setiap keluarga Indonesia punya rekening keuangan formal supaya penyaluran program pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” kata Airlangga dalam Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Kamis (30/10).
Digitalisasi lewat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sudah menjangkau jutaan pelaku usaha, termasuk warung dan UMKM. Data Bank Indonesia mencatat, 93% atau sekitar 56 juta pengguna QRIS adalah UMKM.
“Digitalisasi keuangan ini tumbuh secara organik dari masyarakat,” jelas Airlangga.
Tapi bukan tanpa tantangan. Menurutnya, di balik peluang besar ada PR besar juga: menjaga keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital, dan menumbuhkan kepercayaan publik biar inovasi keuangan digital bisa tumbuh sehat dan berkelanjutan.
Pemerintah punya target ambisius — kontribusi ekonomi digital ke PDB nasional diproyeksikan bisa melonjak hingga 9 kali lipat jadi 15,5%-19,6% di tahun 2045! Salah satu langkah besarnya adalah lewat Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030, yang bakal jadi panduan pengembangan sektor digital jangka panjang.
Selain itu, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) juga memperluas akses layanan keuangan formal sampai ke pelosok negeri. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia kini sudah menyentuh 92,74%, dengan literasi keuangan di angka 66,64%.
Bantuan untuk UMKM juga nggak ketinggalan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 17 Oktober 2025 sudah mencapai Rp217,20 triliun atau 76,86% dari target plafon untuk 3,69 juta debitur.
Lewat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), pemerintah juga mendorong daerah biar makin digital. Hasilnya, 97,4% pemda sudah bergabung dalam program P2DD di 2024, melampaui target nasional.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga menyiapkan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial (AI) buat mendukung layanan keuangan digital—mulai dari automasi, deteksi fraud, sampai analisis cerdas kredit. Termasuk Peta Jalan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru untuk mendukung inovasi seperti dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract.
“Pemerintah juga tengah membangun data center nasional supaya data strategis, terutama yang terkait layanan publik dan transaksi keuangan digital, bisa tersimpan di dalam negeri,” ungkap Airlangga.
Dalam level internasional, Indonesia juga ikut aktif di ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA). Hampir semua poin DEFA sudah disepakati dalam ASEAN Summit 2025 kemarin.
“Penandatanganan DEFA diharapkan dilakukan saat Keketuaan Filipina di 2026. Target ekonomi digital ASEAN USD2 triliun di 2030, dan sekitar USD600 miliar bakal jadi porsi Indonesia,” tutup Airlangga.
