ABNnews – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sebagai langkah konkret mempercepat pelaksanaan kebijakan strategis nasional. Satgas ini dibentuk untuk memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025 lalu.
Dalam Rapat Pimpinan Kick Off Satgas P2SP yang digelar Rabu (22/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Satgas ini dibagi menjadi tiga kelompok kerja (Pokja) dengan fokus berbeda.
* Pokja I bertugas mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah.
* Pokja II menangani percepatan implementasi program serta mengurai berbagai kendala atau debottlenecking.
* Pokja III fokus pada percepatan penyelesaian regulasi dan memperkuat aspek penegakan hukum.
“Tujuan pembentukan satgas ini untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Airlangga.
Satgas P2SP bakal mengawal sejumlah program penting seperti Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 termasuk kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga program lanjutan insentif fiskal.
Selain itu, Satgas juga akan menangani Program Debottlenecking yang berfokus pada penanganan hambatan non-tariff barrier, isu antar-komoditas, dan kendala birokrasi yang menghambat implementasi kebijakan strategis.
Pemerintah Siapkan 500 Ribu Tenaga Kerja, Anggaran Rp8 Triliun!
Salah satu bahasan utama dalam rapat tersebut adalah persiapan 500 ribu tenaga kerja di sektor pengelasan (welder) dan hospitality. Presiden Prabowo memberi mandat kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengoordinasikan program ini dengan dukungan anggaran sekitar Rp8 triliun.
“Pelaksanaannya akan disinergikan dengan program pemagangan nasional agar tenaga kerja kita siap bersaing, baik di dalam maupun luar negeri,” jelas Airlangga.
Tak hanya bidang ketenagakerjaan, Pemerintah juga memberi perhatian besar pada sektor kesehatan nasional. Tercatat kebutuhan sekitar 20 ribu tenaga dokter mulai dari dokter spesialis, umum, hingga dokter gigi tengah dipersiapkan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kini menyiapkan program beasiswa nasional untuk mendukung pengadaan tenaga medis tersebut. Nantinya, penerima beasiswa akan ditempatkan di berbagai daerah sesuai penugasan Pemerintah.
Airlangga menegaskan, forum kerja Satgas ini akan berlangsung secara berkala dan sudah dimulai dengan rapat perdana yang dihadiri para menteri dengan jumlah peserta yang memenuhi kuorum.
“Hari ini menjadi pertemuan awal, dan seluruh hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menambahkan, pembentukan Satgas P2SP diharapkan menjadi motor penggerak percepatan program prioritas nasional agar lebih cepat, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Lewat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, Satgas ini akan mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan di lapangan, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun pelaksanaan,” kata Haryo.
