ABNnews – Potensi besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor energi dan sumber daya mineral kini menjadi sorotan utama Pemerintah. Peluang kerja formal dengan prospek penghasilan yang jauh lebih tinggi di luar negeri, khususnya di sektor ESDM, berpotensi membuka jalan bagi ribuan tenaga kerja.
Untuk menggarap peluang ini dan memastikan perlindungan maksimal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Rangka Pelindungan PMI Sektor ESDM. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri P2MI Mukhtarudin di kantor Kementerian P2MI Jakarta, Rabu (8/10).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyambut baik inisiatif ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi PMI.
“Kementerian P2MI ini adalah Kementerian perjuangan yang membuka jalan untuk putra-putri bangsa dalam mendapatkan pekerjaan di luar negeri, dengan skill yang mumpuni, yang tidak kalah saing dengan pekerja lainnya,” ungkap Bahlil.
Menurut Bahlil, skill yang memadai adalah kunci agar PMI dihargai tinggi.
“Lapangan pekerjaan ini tidak hanya domestik, tapi juga kita harus mampu mengirim tenaga kerja ke luar negeri dengan skill yang cukup. Kalau skill-nya cukup, pasti dihargai pendapatannya itu bagus dan posisinya pun bagus,” jelasnya.
Balai Latihan Sektor ESDM Siap Dipakai
Untuk merealisasikannya, Kementerian ESDM memberikan dukungan penuh dengan menyediakan fasilitas untuk pelatihan-pelatihan para pekerja migran di sektor ESDM.
“Kita punya balai-balai latihan di sektor pertambangan dan oil and gas silakan dipakai, fasilitasnya dipakai. Tujuannya apa? Meningkatkan skill dari calon tenaga kerja kita yang nanti kita kirim ke luar,” tandas Bahlil.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, menambahkan bahwa Kementerian ESDM memiliki tujuh lembaga vokasi yang siap digunakan, termasuk lima Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) di sektor Migas, Geominerba, Ketenagalistrikan dan EBTKE, serta dua Politeknik.
Nota Kesepahaman yang berlaku selama lima tahun ini mencakup peningkatan kompetensi, pelatihan vokasi, pertukaran data, pengembangan SDM, hingga pemberdayaan sosial-ekonomi.
Pemerintah berharap PMI di sektor energi dapat mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan dan memperoleh perlindungan maksimal.
