ABNnews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah tidak akan disalurkan dalam bentuk uang tunai.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan utama di balik kebijakan tersebut kekhawatiran dana akan disalahgunakan oleh orang tua.
“Kita tidak menggunakan metode di mana uang dikirim ke orang tua, kemudian orang tua suruh masak ya. Itu satu sisi kita ada kekhawatiran bahwa uang ini tidak akan tepat guna,” kata Dadan dalam diskusi Food Business Opportunity Zona Pangan di Jakarta, Selasa (7/10).
Dadan menjelaskan, jika disalurkan tunai, ada risiko tinggi bahwa uang yang seharusnya dibelikan bahan makanan bergizi justru akan dialokasikan untuk kebutuhan lain di luar kepentingan anak, sehingga tujuan utama program tidak tercapai.
Perputaran Ekonomi dan Serapan Tenaga Kerja
Selain menghindari penyalahgunaan, pembagian MBG langsung dalam bentuk makanan siap saji ke sekolah-sekolah memiliki dampak positif besar lainnya, yaitu memicu perputaran ekonomi lokal.
Dadan menyebut, satu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG mendapatkan anggaran besar, yaitu Rp10 miliar. Dari jumlah itu, 85 persen diwajibkan untuk membeli bahan baku berupa produk pertanian lokal.
“Di mana di situ ada ibu-ibu yang selama ini tidak bekerja, jadi bisa bekerja, dan kemudian bisa mendapatkan tambahan penghasilan sehingga kemiskinan ekstrem bisa kita hilangkan di lokasi di mana SPPG berdiri,” jelas Dadan, menekankan aspek penyerapan tenaga kerja baru.
Prabowo Perintahkan Percepatan, Dapur Bermasalah Dihentikan
Meski kasus keracunan makanan sempat menjadi isu hangat, Presiden Prabowo Subianto tetap memerintahkan program MBG untuk dilanjutkan dan dipercepat.
“Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden (Prabowo) untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima Makan Bergizi Gratis,” ujar Dadan sebelumnya, Kamis (2/10).
Ia menambahkan, pemerintah mengambil langkah tegas untuk menghentikan operasional sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG yang terbukti bermasalah demi menjaga kualitas dan keamanan pangan.
