ABNnews — Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bakal memperketat proses standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut maraknya kasus keracunan.
Tak cukup itu, Kemenkes juga akan memperketat proses kontrol terhadap bahan baku yang digunakan hingga proses penyajian kepada penerima manfaat atau siswa.
“Kita tadi sudah bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengontrol proses dari persiapannya. Mulai dari pemilihan makannya, kemudian pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa,” kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG, Minggu (28/09).
Di luar itu, Kemenkes juga akan mengoptimalkan puskesmas dan usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk ikut mengambil peran aktif dalam memantau setiap SPPG secara rutin.
Lebih jauh Budi mengatakan, saat ini sebagian besar SPPG juga belum memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Kendati demikian, ia mengaku belum mendapat data lengkap terkait kepemilikan SLHS dari seluruh SPPG yang ada. “Saya tahu sebagian besar masih dalam proses. Datanya belum lengkap ada di saya,” katanya.
Diketahui, Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada MBG diikuti oleh sejumlah pimpinan kementerian/lembaga. Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.
Ada pula Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang.
