ABNnews – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus ngebut mengembangkan ekosistem industri halal lewat perluasan pasar ekspor. Langkah ini jadi strategi untuk memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai halal global, salah satunya dengan menjalin kerja sama lintas negara.
“Saat ini Indonesia duduk di peringkat ketiga ekosistem halal dunia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, industri halal kita punya potensi ekonomi yang sangat besar,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (27/9).
Pasar halal global memang lagi seksi. Konsumsi umat muslim dunia di enam sektor ekonomi syariah tercatat USD 2,43 triliun pada 2023, dan diprediksi naik jadi USD 3,36 triliun di 2028. Sementara di dalam negeri, konsumsi rumah tangga Indonesia sudah tembus Rp 3.226,1 triliun hanya dalam semester I 2025.
Tren positif juga terlihat di sektor industri halal dalam negeri. Hingga triwulan II 2025, jumlah industri halal di RI mencapai 140.944 perusahaan, dengan 584.552 produk bersertifikat halal dan 162.111 sertifikat halal. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan nilai investasi terbesar di sektor halal global, yaitu USD 1,6 miliar dari total USD 5,8 miliar sepanjang 2023–2024.
Untuk memperkuat pasar, Kemenperin baru saja teken Nota Kesepahaman dengan Food and Drug Corporation Quality and Safety Promotion Association (FDSA) Tiongkok dalam rangkaian Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2025.
“Kolaborasi ini langkah strategis. Potensi halal Indonesia bukan cuma makanan dan minuman, tapi juga halal lifestyle. Kami yakin produk halal RI bisa menembus pasar global,” kata Kepala Pusat Industri Halal, Kris Sasono Ngudi Wibowo.
Kerja sama dengan FDSA mencakup pengembangan industri halal, investasi, peningkatan kapasitas, riset, promosi, hingga program pelatihan dan proyek bersama. FDSA sendiri punya komite khusus halal yang aktif menjalin kemitraan dengan negara muslim untuk sistem sertifikasi dan pengembangan industri halal internasional.
Tak hanya ekspor, Kemenperin juga fokus memperkuat pelaku usaha kecil lewat fasilitasi sertifikasi halal. Program ini meliputi pembiayaan, pendampingan, hingga pelatihan penyelia halal. Targetnya, makin banyak IKM yang punya sertifikat halal biar bisa bersaing di pasar domestik dan global.
Sejalan dengan itu, Kemenperin juga menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan 2025 yang menyediakan layanan langsung, mulai dari klinik kemasan, sertifikasi SNI, hingga layanan TKDN.
“Fasilitasi sertifikasi halal dan forum ini adalah bukti komitmen Kemenperin untuk hadir mendampingi pelaku industri. Kita ingin ekosistem industri nasional tumbuh mandiri dan berdaya saing global,” tegas Menperin.
