ABNnews – Teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) makin berkembang pesat dan jadi penentu daya saing global. Indonesia pun terus tancap gas agar transformasi digital bisa berjalan inklusif sekaligus jadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya ingin sharing paket ekonomi yang kemarin. Paket itu memasukkan unsur digital. Ada 17 program, terdiri dari 8 program akselerasi untuk pertumbuhan ekonomi di 2025 dan sangat inklusif. Nah kaitannya dengan digital itu adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech di the 5th AI Innovation Summit 2025 yang digelar Komite Nasional Kecerdasan Artifisial (KORIKA), Jakarta, Selasa (16/9).
Airlangga menegaskan penguatan ekosistem digital sudah jadi prioritas pemerintah. Salah satunya lewat program magang untuk mempercepat lahirnya talenta digital baru.
“Digitalisasi menjangkau semua bidang, bukan hanya teknik. Karena itu link and match antara kampus dan industri digital harus diperkuat,” ujarnya.
Selain SDM, pemerintah juga fokus pada UMKM digital. Saat ini, co-working space untuk UMKM sudah dibuka di Tanah Abang dan Blok M, yang akan diperluas ke 15 kota lain.
Tak hanya nasional, Indonesia juga memimpin penyusunan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), kerangka kerja digital pertama di dunia. Targetnya rampung tahun depan dengan proyeksi ekonomi ASEAN tembus USD2 triliun di 2030. Indonesia diperkirakan bisa menyumbang USD500–700 miliar.
Dalam bidang AI, Indonesia jadi negara ASEAN pertama yang menyelesaikan AI Readiness Assessment bersama UNESCO. Pemerintah juga mengimplementasikan Strategi Nasional AI dengan fokus ke tujuh bidang, termasuk etika, riset, pengembangan talenta, hingga investasi.
Airlangga juga menyinggung hilirisasi semikonduktor. Indonesia sudah bisa melakukan assembling, testing, packaging untuk ekspor. Selanjutnya, penguasaan desain cip jadi target agar industri makin kompetitif.
“Dalam inovasi, kita tidak boleh bikin kebijakan eksklusif. Inklusif itu wajib, supaya anak bangsa bisa ikut serta. Untuk digitalisasi dan AI, hukumnya wajib kebijakan dibuat inklusif,” tegasnya.
