ABNnews — Peneliti Continuum Data Indonesia Wahyu Tri Utomo mengatakan netizen beranggapan reshuffle itu terkait upaya untuk menghentikan pengaruh dari geng Solo di Pemerintahan Prabowo Subianto. Selain itu ada semacam kekhawatiran bahwa reshuffle akan menjadi kelanjutan dari bagi-bagi jabatan di pemerintahan.
Menurutnya, berdasarkan temuan riset, sekitar 64% sentiment terhadap reshuffle adalah negatif. Hal ini karena netizen skeptis bahwa perombakan kabinet akan membawa perubahan perbaikan. Karena masih ada beberapa Menteri yang seharusnya diganti tapi tidak diganti.
“Dari 64% netizen, 35% nya bersentimen positif. Itu berupa apresiasi terhadap reshuffle karena dinilai tokoh-tokoh yang direshufle memang pantas karena dinilai oleh netizen kurang perform. Dengan harapan penggantinya akan berbuat yang lebih baik,” kata Wahyu dalam Diskusi Publik INDEF, ‘’SENTIMEN PUBLIK TERHADAP RESHUFFLE KABINET” di Jakarta, Kamis (11/09).
Menurutnya, netizen menilai, Sri Mulyani dihormati, tapi pajak disesalkan. Kompeten namun blundernya membekas eksposure Sri Mulyani jauh lebih tinggi dibanding Purbaya. Sri Mulyani dianggap punya andil pada tingginya pajak saat ini.
Metode Riset
Wahyu menyampaikan, metode yang digunakan data dari tiktok twitter youtube, FB dan Instagram. 8-9 September 2025. Setelah data dikumpulkan lalu menyaring data dari pengaruh media dan buzzer, kemudian analisis disclosure, sentimen dan analisis perbincangan.
“Ada 44.404 perbincangan di medsos, postingan dan komen sejak tgl 8-9 Sept 2025. Dari data yg dikumpulkan, yang paling banyak adalah dari tiktok. Instagram paling sedikit,” paparnya.
Pertumbuhan Ekonomi
Pada diskusi tersebut, Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Bid Data Indef, menagatakan, target pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai apabila kebijakan fiscal dan moneter berjalan seimbang dan dapat mendorong kegiatan ekspor.
Disebutkannya, rencana pemindahan rekening pemerintah dari BI ke bank umum bukan Solusi utama. Itu harus disertai kebijakan yang dapat menggerakkan dunia usaha.
Langkah itu justru akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian domestic. “Masalah bukan hanya pada likuiditas. Likuiditas kita tidak kering, tapi kenyatannya sektor riil yang memang tidak bergerak,” ujar Eko.
Selanjutnya Eko menyatakan, diperlukan juga deregulasi kebijakan yang menghamba usaha, penurunan biaya kredit, hingga pemberantasan praktik premanisme yang membebani pelaku usaha.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Bagus Iswanto
