ABNnews – Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah terus bahu-membahu mendorong Belitung naik kelas menjadi destinasi wisata berstandar dunia. Salah satu langkah strategis yang disepakati adalah pengembangan rute penerbangan regional hingga internasional.
Kesepakatan itu lahir dalam rapat koordinasi yang digelar Kemenko Perekonomian bersama Pemda Kabupaten Belitung di Tanjung Pandan, Kamis (21/8).
“Pariwisata menjadi sektor strategis yang kita proyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk mengakselerasi sektor pariwisata, termasuk di Belitung,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin.
Belitung saat ini masuk dalam daftar Destinasi Pariwisata Prioritas RPJMN 2025–2029, sekaligus sudah memiliki KEK Tanjung Kelayang dan status UNESCO Global Geopark. Ditambah lagi, Presiden Prabowo sudah menetapkan Bandara H.A.S. Hanandjoeddin sebagai bandara internasional lewat Kepmenhub Nomor 37 Tahun 2025.
“Dengan rute internasional baru, kita harap jumlah wisatawan meningkat, pasar semakin luas, dan investasi di sektor pariwisata Belitung ikut terdongkrak. Karena itu butuh roadmap dan action plan yang jelas,” tegas Rudy.
Adapun rencana pengembangan meliputi:
1. Pembukaan rute penerbangan langsung dari kota-kota besar Indonesia dan negara tetangga ASEAN.
2. Penguatan infrastruktur bandara dan fasilitas pendukung wisata.
3. Pengembangan quality tourism untuk segmen wisatawan kelas atas.
4. Aktivasi event internasional agar Belitung semakin dikenal dunia.
Bupati Belitung Djoni Alamsyah menyatakan kesiapan penuh Pemda untuk bersinergi. “Kami siap mendukung agar Belitung menjadi destinasi wisata berkelanjutan, memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” katanya.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal, mulai dari lapangan kerja baru, meningkatnya okupansi hotel, berkembangnya UMKM, hingga menggeliatnya ekonomi kreatif.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri perwakilan sejumlah kementerian, lembaga, otoritas bandara, serta maskapai penerbangan.
