ABNnews – Acara soft launching buku Jokowi’s White Paper karya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma di Universitas Gadjah Mada (UGM) berakhir ricuh.
Acara yang semula dijadwalkan digelar di Ruang Nusantara University Club (UC) UGM, Senin (18/8/2025), batal difasilitasi kampus.
Kuasa hukum Roy, Ahmad Khozinudin, menyebut kliennya sudah memesan Ruang Nusantara UC UGM untuk Minggu (17/8) pukul 14.00–17.00 WIB. Pembayaran juga sudah dilakukan melalui transfer.
Minggu (17/8) malam, pihak UC UGM didatangi Unit Pengamanan, Pengawalan, Pengawasan, dan Pengendalian (UP4) alias Pamdal serta Polsek Bulaksumur.
Setelah itu, pihak UC UGM menghubungi panitia lewat WhatsApp dan membatalkan pemakaian ruang, sekaligus menawarkan pengembalian uang.
Karena batal di UC UGM, panitia sempat merencanakan pemindahan acara ke MUSEA Coffee & Eatery di Jalan Cik Di Tiro. Namun, karena banyak undangan dan media sudah datang ke UC UGM, panitia akhirnya tetap menggelar acara di area Coffee Shop UC UGM.
Acara dibuka dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Himne Gadjah Mada. Namun, tepat saat doa dimulai, listrik dan AC di Ruang Nusantara mendadak padam.
Khozinudin menuding pemadaman disengaja karena ruangan lain tetap menyala.
“Ini bukan mati lampu biasa, tapi pemadaman khusus di area acara. Tindakan brutal,” kata Khozinudin.
Meski lampu padam, acara soft launching tetap berjalan dengan peralatan cadangan. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Said Didu, Refly Harun, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, hingga Agus FDI.
Khozinudin menyebut insiden ini sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat.
Penjelasan Resmi UGM
UGM menegaskan pembatalan dilakukan karena alasan prosedural dan politis.
“UGM memahami kegiatan ini bernuansa politis yang terkait dengan Presiden Jokowi. UGM tidak ingin terlibat,” kata Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana.
UGM juga menyebut panitia tidak memberikan informasi yang transparan sejak awal.
“Sejak pemesanan, tidak ada kejelasan soal acara. Setelah dicek, ternyata agenda sebenarnya adalah launching buku Jokowi’s White Paper. Itu berpotensi menimbulkan kegaduhan,” tegas Andi.
UGM menegaskan tetap mendukung kebebasan akademik, namun menolak difasilitasi jika tidak sesuai prosedur.
