ABNnews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026 akan fokus pada penguatan ketahanan nasional dan percepatan transformasi struktural. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2026, Selasa (1/7/2025).
“Fokus diarahkan ke swasembada pangan, energi, pendidikan berkualitas, dan percepatan industrialisasi nasional,” ujar Sri Mulyani di hadapan anggota dewan.
Menkeu menekankan bahwa negara harus hadir dan aktif, tak bisa menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Intervensi negara dibutuhkan untuk mengoreksi kegagalan sistem dan menjaga keadilan sosial.
“Prinsipnya: the greatest good for the greatest many. Kebijakan harus berpihak pada rakyat banyak, bukan segelintir elite,” tegasnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa RAPBN 2026 didesain sebagai respon atas gejolak global dan fragmentasi geopolitik. Untuk itu, pemerintah menetapkan 8 agenda prioritas:
– Ketahanan pangan
– Ketahanan energi
– Makan Bergizi Gratis (MBG)
– Pendidikan bermutu
– Kesehatan berkualitas
– Pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM
– Pertahanan semesta
– Akselerasi investasi & perdagangan global
Kebijakan fiskal 2026, kata Menkeu, akan difokuskan pada:
– Kualitas belanja yang efisien dan efektif
– Optimalisasi pendapatan negara tanpa mengganggu iklim usaha
– Pengelolaan pembiayaan yang prudent dan berkelanjutan
“Sinergi antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi kunci. Pemerintah pusat dan daerah harus satu irama,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya politik luar negeri bebas aktif, menjaga kedaulatan, dan tidak memihak kekuatan global manapun. Ini jadi fondasi arah fiskal Indonesia ke depan.
Sri Mulyani pun menutup pidatonya dengan apresiasi kepada seluruh fraksi DPR atas masukan konstruktif dalam penyusunan KEM PPKF 2026.
“Ini proses kolektif untuk menjawab harapan besar masyarakat di tengah ketidakpastian global,” kata Menkeu.
