ABNnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu sejumlah hal untuk memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji khusus. Saat ini sejumlah saksi juga telah diperiksa diantaranya ustadz Khalid Basalamah, pemilik agensi umrah dan haji bernama Uhud Tour.
“Kami tunggu dulu prosesnya karena penyelidik masih mendalami juga keterangan-keterangan yang sudah disampaikan dari para saksi sebelumnya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/6/2025).
Walaupun demikian, Budi mengatakan bahwa KPK masih membuka peluang untuk memanggil Yaqut Cholil Qoumas. “Tentu KPK membuka peluang kepada pihak-pihak siapa saja yang memang mengetahui dari konstruksi perkara ini untuk kemudian dipanggil dan dimintai keterangannya,” ujarnya.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK juga membuka peluang untuk memeriksa Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief usai yang bersangkutan mengaku siap dipanggil.
“Tentunya KPK akan memanggil pihak-pihak yang mengetahui dari konstruksi perkara ini untuk dimintai informasi ataupun keterangannya,” katanya.
Sebelumnya, Hilman Latief mengaku Direktorat Jenderal PHU Kemenag akan kooperatif untuk memberikan penjelasan yang diperlukan penyelidik KPK .
“Nanti bila ada panggilan, Ditjen PHU Kemenag tentu akan sangat kooperatif memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan sebagaimana dilakukan saat pansus (Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI) tahun lalu,” ujar Latief saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (22/6/2025).
KPK pada 20 Juni 2025 mengonfirmasikan telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus tahun 2024. KPK juga mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan atau belum pada tahap penyidikan.
Sementara Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024.
Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS), Aminudin mengatakan, sangat disayangkan upaya pengusutan dugaan penyalahgunaan dana Haji sebatas urusan kuota. Seharusnya pengusutan itu mengarah dugaan mark up biaya haji keseluruhan sehingga jika berhasil menemukan unsur korupsi melalui penggelembungan biaya haji maka ongkos haji bisa diturunkan.
“Karena biaya haji Indonesia terlalu mahal hampir Rp 100 juta. Padahal Malaysia ongkos Haji hanya hanya membayar Rp38 45 juta,” ujar
Aminudin, Selasa, 24 Juni 2025.
Aminudin menegaskan, sudah ongkos mahal, daftar antriannya juga terlalu panjang. Saat ini daftar antrian haji bisa mencapai 20 tahun. Bagaimana jika ada manula yang mendaftar di usia 60 maka bisa berangkat haji ketika usia 90 tahun. Untuk ibadah harusnya negara memberikan berbagai fasilitas kemudahan dan kemurahan ongkos.
“Daftar haji di Indonesia harus antri bertahun-tahun, uang diputer ke mana tidak transparan. Era Orba dulu ongkos haji hanya sekitar Rp 2 juta sudah langsung berangkat, tidak terlalu ribet. Tidak perlu ngibul Haji disubsidi segala seperti sekarang,” tegasnya.
Gus Amin, panggilan akrab Aminudin pun berharap KPK untuk bisa mengusut dugaan korupsi kuota haji. Apalagi setiap tahun proses ibadah haji justru tidak menunjukan ada perbaikan tapi justru malah semakin amburadul. Seret pihak – pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan ibadah haji. Apalagi yang dikorupsi merupakan dana untuk orang yang akan beribadah.
“Setelah Reformasi indikasi pola mark up itu terjadi makanya butuh audit yang serius dana haji. Bagaimana ceritanya ada dana haji dipakai jalan-jalan ke Eropa segala,” tegasnya.
Bagus Iswanto
