ABNnews — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono menyatakan pembentukan 80 ribu unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari jeratan pinjaman berbunga tinggi.
“Pinjaman online tidak cukup pakai fatwa Majelis Ulama Indonesia karena ia harus dihadapi di lapangan. Kita harus menghadirkan negara untuk berhadapan dengan pinjaman online, praktik rentenir, dan lain sebagainya,” kata Ferry saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa kemarin.
Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu mengungkapkan masyarakat desa relatif rentan dan butuh kekuatan negara untuk melindungi mereka dari bujuk rentenir maupun pinjaman daring.
Menurut Ferry, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak hanya menghilangkan praktik rentenir, pinjaman daring, dan tengkulak.
Akan tetapi, Kopdes Merah Putih, lanjut Ferry seperti dilansir dari antaranews, juga dapat menghilangkan kemiskinan ekstrem dan membuka lapangan pekerjaan.
“Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bisa memberikan harga yang terjangkau kepada masyarakat pedesaan,” ujarnya.
Lebih lanjut Ferry menyampaikan bahwa keseriusan pemerintah membentuk 80 ribu unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih agar manfaat koperasi menjadi menjadi soko guru bisa membuat desa keluar dari jurang kemiskinan.
Pemerintah pusat mewajibkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memiliki tujuh unit bisnis untuk membangun ekosistem koperasi yang profesional, yakni usaha agen pupuk, agen elpiji atau BBM subsidi, penyerapan gabah, agen BNI/BRI link, sewa alat pertanian, layanan pos atau logistik, penyalur bantuan pemerintah, dan bisnis komoditas lokal unggul.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menuturkan pihaknya menaruh harapan besar bahwa koperasi bisa kembali menjadi soko guru bagi perekonomian di Indonesia, terutama daerah pedesaan.
“Sebagian besar kemiskinan ekstrem di NTB berada di daerah pesisir. Kita bergandengan tangan untuk membina para petani dan nelayan,” pungkas Iqbal.