ABNnews — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berjanji untuk memberantas premanisme di Depok. Penegasan itu disampaikan Dedi Mulyadi saat kunjungannya di Depok, Selasa (22/04). Ia secara tegas ingin wilayah Depok menjadi ‘Zero Premanisme’.
Dedi memastikan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme yang dibentuk pemerintah provinsi telah bekerja di berbagai daerah. Menurutnya, meskipun struktur pendanaan Satgas masih dalam penyusunan, operasional di lapangan sudah berjalan efektif. “Satgas Anti-Premanisme sudah aktif beroperasi, sedangkan skema pembiayaan sedang kami rumuskan karena sifatnya independen, terpisah dari anggaran polres dan kodim,” kata Dedi.
Dedi menjelaskan, realisasi pendanaan Satgas baru bisa diakomodasi melalui perubahan anggaran daerah. Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi aksi premanisme. “Dalam perubahan anggaran, Kesbangpol (kesatuan bangsa dan politik) sudah saya minta siapkan rencana kerja dan rencana biaya. Meski begitu, di lapangan satgas tetap bergerak,” tegasnya terkait Satgas Anti-Premanisme.
Dedi juga menyoroti selama momentum Lebaran kemarin, laporan aksi premanisme di Jawa Barat menunjukkan penurunan signifikan, terutama terkait praktik pemalakan dan permintaan THR ilegal oleh oknum. “Coba tanya ke para lurah, kemarin Lebaran sudah turun drastis, termasuk yang minta THR ke perusahaan-perusahaan,” ungkapnya.
Dedi menyebutkan, tindakan penegakan hukum telah dilakukan di sejumlah kota, seperti Bekasi dan Bandung, tempat sejumlah oknum preman telah diamankan. “Sudah banyak yang ditahan, baik di Bekasi maupun di Kota Bandung. Aksi premanisme jelas mulai menurun,” imbuhnya.
Namun demikian, Dedi mewanti-wanti penurunan kasus ini bisa memunculkan potensi perlawanan dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh penertiban. “Masalahnya bukan di efektivitas Satgas Anti-Premanisme, tetapi pada pihak-pihak yang merasa terganggu karena kepentingannya tersingkir,” pungkasya.
