ABNnews — Video pengadaan ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal ini.
Ia mengungkap, usulan pengadaan kendaraan roda dua dan perangkat komputer untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pernah diajukan pada tahun 2025.
Namun, kata Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (07/04), usulan tersebut ditolak oleh Kemenkeu karena dinilai belum menjadi prioritas utama.
“Tahun lalu sempat kita enggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” kata Purbaya.
Menurut Purbaya, fokus utama anggaran program MBG seharusnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu penyediaan makanan bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa para pelaku bisnis yang terlibat dalam program ini seharusnya sudah memperoleh keuntungan yang cukup untuk membiayai kebutuhan operasional mereka sendiri.
“Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait pengadaan motor listrik tersebut. Dadan menegaskan bahwa pengadaan motor ini memang merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.
Motor-motor tersebut dimaksudkan untuk menunjang operasional Program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” kata Dadan.
Dadan juga meluruskan kabar yang beredar di media sosial mengenai jumlah unit motor yang mencapai 70.000 unit. Ia membantah informasi tersebut dan menyebutkan bahwa realisasi pengadaan motor listrik adalah 21.801 unit dari total 25.000 unit yang direncanakan.
Meski demikian, Dadan memastikan bahwa ribuan motor listrik tersebut hingga kini belum didistribusikan. “Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan,” tambahnya.
Proses realisasi pengadaan motor ini, menurut Dadan, telah dimulai secara bertahap sejak Desember 2025. Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa pengadaan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Program MBG di seluruh wilayah Indonesia.
