ABNnews – Sempat jadi perbincangan hangat, wacana kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring mulai April 2026 resmi dipastikan batal.
Pemerintah mengetok palu bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama, sehingga siswa akan tetap sekolah secara luring alias tatap muka.
Sebelumnya, rencana sekolah daring sempat mencuat sebagai bagian dari kajian kebijakan efisiensi atau strategi penghematan energi. Namun, rencana itu akhirnya dimentahkan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menjaga KBM tatap muka dinilai krusial agar kualitas pendidikan tidak merosot.
“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” kata Pratikno dalam keterangan resminya, Selasa (24/3/2026).
Pratikno tak menampik bahwa sebelumnya sempat ada diskusi mengenai penerapan metode hybrid (kombinasi luring dan daring). Namun, setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kemendikdasmen dan Kemenag, opsi tersebut dianggap tidak mendesak.
“Mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” jelasnya.
Pemerintah kini justru tengah mendorong berbagai program percepatan kualitas pendidikan sebagai prioritas nasional. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain:
* Revitalisasi Sekolah: Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan secara masif.
* Sekolah Rakyat: Memastikan akses pendidikan yang merata.
* Sekolah Unggul Garuda: Pengembangan sekolah dengan standar kualitas tinggi.
Program ini mencakup seluruh jenjang di bawah kementerian terkait. Selain pendidikan, pemerintah juga menjamin layanan medis esensial tetap berjalan normal tanpa terdampak kebijakan efisiensi.
Efisiensi Lewat Jalur Lain
Lantas, bagaimana dengan target efisiensi pemerintah? Menko PMK menginstruksikan langkah lain yang dinilai lebih efektif tanpa mengorbankan sektor pendidikan, di antaranya:
* Transformasi Digital: Mempercepat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
* Pangkas Biaya Dinas: Mengurangi perjalanan dinas non-esensial.
* Rapat Daring: Mengoptimalkan pertemuan virtual.
* FWA Terukur: Menerapkan Flexible Working Arrangement secara selektif.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkas Pratikno.
