banner 728x250

Berkaca dari India, Ketum APKLI-P: Kekosongan Gas LPG Tak Boleh Terjadi di Indonesia, Very Dangerously!

Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. (Foto: dokumentasi pribadi)

ABNnews — Perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran sudah memasuki minggu keempat. Nyaris satu berjalan, dampak konflik di kawasan Timur Tengah tersebut mulai terasa.

Saat ini di India mulai terjadi kekosongan gas LPG (liquefied petroleum gas). Rakyat di India mulai memasak dengan menggunakan kayu bakar. Restoran dan sentra kuliner mulai bertumbangan.

Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed dalam keterangan di Jakarta, Selasa (24/03) mengatakan, apa yang terjadi di India jangan sampai terjadi di Indonesia. Menurut dia bila kekosongan gas LPG terjadi di Indonesia, maka hal itu akan sangat berbahaya.

“Very dengerously. Kenapa? Karena di Indonesia terdapat pelaku usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) sebanyak 65,4 juta unit usaha yang bergantung terhadap keberadaan LPG,” kata Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 ini.

“LPG menjadi  gantungan penghidupan ratusan juta isi perut rakyat, dan puluhan juta biaya sekolah anak-anak generasi bangsa. Menyediakan 137 juta atau 97% dari total lapangan kerja di negeri ini,” paparnya.

Belum lagi, lanjut dia, di negeri ini ada puluhan juta emak-emak rumah tangga miskin, serta 8 juta ojek online yang sangat tergantung keberadaan gas LPG 3 Kg, serta BBM bersubsidi dalam menjalankan aktifitas dan usaha mengail rezeki sehari-hari.

“Oleh karena itu, ketersediaan gas LPG 3 Kg dan BBM bersubsidi wajib dijamin negara dalam hal ini oleh pemerintah RI,” ucapnya.

Lebih jauh ia mengatakan, kelangkaan gas LPG imbas perang AS-Israel versus Iran adalah fakta nyata yang terjadi di India saat ini. Berkaca dari yang terjadi di India, Ali Mahsun berpendapat bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh terlambat mitigasi ketersediaan gas LPG 3 kg dan juga BBM bersubsidi.

“Kalau telat very dangerously. Karena ketika perut ratusan juta rakyat kosong, ketika puluhan juta emak-emak tidak bisa masak, ketika puluhan juta usaha rakyat kecil tidak bisa berjalan, serta 8 juta ojek online tidak bisa operasional, maka dipastikan dalam tempo sesingkat-singkatnya akan terjadi gejolak sosial politik bahkan bisa chaos atau tidak terkendali,” ucap dia.

“Sekali lagi, very dengerously atau sangat membahayakan,” pungkas dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FKUB Malang dan FKUI Jakarta, mantan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU.

 

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *