ABNnews – Rencana kebijakan pemerintah untuk membatasi kuota mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menuai sorotan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, sebelumnya meminta kebijakan ini ditelaah ulang agar tidak menghambat akses masyarakat.
Namun, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, menilai perlu ada pelurusan opini agar tidak terjadi salah paham. Menurutnya, kebijakan ini justru menjadi kunci keadilan bagi ekosistem pendidikan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
“Kebijakan ini memberikan rasa keadilan bagi PTN dan PTS dalam upaya memperkuat ekosistem pendidikan tinggi nasional,” ujar Handi dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).
Solusi Akses: Beasiswa Masif, Bukan Cuma Kuota PTN
Menjawab kekhawatiran soal akses bagi keluarga tidak mampu, Handi menekankan bahwa solusinya bukan dengan menumpuk mahasiswa di PTN, melainkan melalui beasiswa.
Handi menegaskan, bantuan pendidikan harus ditingkatkan dua kali lipat jika dana mencukupi. “Jadi anak miskin kalau mau kuliah pasti ada beasiswa,” tegasnya.
Handi menyoroti bahwa selama ini ada kesan PTN sekadar mengejar jumlah mahasiswa besar demi mendapatkan pendapatan besar. Padahal, PTN seharusnya naik kelas ke level dunia.
KIP Kuliah Jangan Jadi Alat Politik!
Handi juga memberikan peringatan keras soal penyaluran KIP Kuliah. Ia meminta program ini benar-benar tepat sasaran bagi siswa berprestasi yang terkendala ekonomi, terutama di daerah 3T.
“Jangan sampai KIP Kuliah dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga penyalurannya menjadi bermasalah, tidak merata, dan tidak tepat sasaran,” tuturnya.
Selama ini, PTS seringkali berada di posisi tidak seimbang dibandingkan PTN dalam hal kebijakan penerimaan mahasiswa hingga alokasi pendanaan. Padahal, mayoritas mahasiswa nasional kuliah di PTS.
“Keadilan bagi PTS bukan hanya soal keberlangsungan institusi swasta, tetapi tentang memastikan jutaan mahasiswa Indonesia tetap memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas,” tutup Handi.
