ABNnews – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus Ketua Komite Pengarah ARI-BP, M. Din Syamsuddin, menyoroti tajam arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah memanasnya konflik global. Ia mendesak pemerintah segera melakukan reorientasi politik luar negeri menyusul serangan Israel-Amerika Serikat terhadap Iran.
Menurut Din, serangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sentimen keagamaan yang sensitif. Oleh karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis.
“Indonesia dituntut segera melakukan reorientasi politik luar negeri. Serangan Israel-Amerika Serikat tidak dapat dipisah dari sentimen keagamaan, maka Presiden Indonesia perlu berhati-hati bersikap,” ujar Din Syamsuddin dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).
Din Syamsuddin secara terang-terangan mengkritik sikap Presiden Prabowo yang memilih bergabung dalam Board of Peace (BoP).
Menurutnya, langkah tersebut justru menunjukkan keberpihakan kepada Amerika Serikat dan mengkhianati prinsip sejati Indonesia yang bebas aktif dan non-blok.
Ia menilai BoP secara jelas berpihak kepada Israel dan tidak mengakomodasi kepentingan dunia Islam maupun perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Sikap Presiden Prabowo untuk bergabung dalam BoP dan condong kepada Amerika Serikat jelas melanggar sikap sejati Indonesia yang bebas aktif dan Non-Blok. Saatnya Indonesia keluar dari BoP dan konsisten berjuang bagi kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
Lebih lanjut, Guru Besar Politik Islam Global UIN Jakarta ini meminta Presiden untuk lebih banyak mendengar aspirasi rakyat secara dialogis. Ia berharap pertemuan Presiden dengan para tokoh masyarakat tidak hanya bersifat satu arah atau monologis.
“Pertemuan yang diadakannya dengan para tokoh masyarakat/umat jangan monologis tapi perlu dialogis, dan perlu mendengar suara kritis,” tambah Din.
Di sisi domestik, Din Syamsuddin mendesak pemerintah untuk segera menerapkan program darurat (contingency plan). Ia menyoroti pentingnya penghematan serius dan penghentian program-program yang dianggap memboroskan dana namun tidak mendesak.
Salah satu yang disorot tajam adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Din meminta pemerintah memiliki sense of crisis yang lebih kuat menghadapi dampak buruk perkembangan global.
“Hentikan program boros dana dan tidak urgen seperti MBG, lakukan penghematan serius. Pemerintah perlu mendengar suara kritis, jangan terlena dan terbuai dengan keadaan,” pungkasnya.
Din juga mengajak para rohaniawan dan cendekiawan untuk tetap loyal namun kritis terhadap pemerintah, demi menjaga kebersamaan dan mengoreksi kebijakan yang dinilai salah.
