ABNnews – Presiden Prabowo Subianto tancap gas mempercepat implementasi energi bersih di Indonesia. Dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa dan sekolah.
Tak hanya itu, Bahlil kini resmi didapuk menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi untuk mengejar target ambisius 100 Gigawatt (GW) dari PLTS.
“Pembahasannya lebih pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS,” ujar Bahlil di Istana Negara, Kamis (6/3/2026).
Pangkas Subsidi Listrik Lewat PLTS
Langkah masif ini bukan tanpa alasan. Bahlil menjelaskan bahwa konversi dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke PLTS akan menciptakan efisiensi besar-besaran pada anggaran subsidi negara.
Berikut poin utama strategi penghematan tersebut:
* Efisiensi Subsidi: Mengganti solar (diesel) dengan sinar matahari untuk pembangkitan.
* Elektrifikasi Daerah Terpencil: PLTS bakal menjadi andalan di pulau-pulau yang sulit dijangkau kabel listrik konvensional.
* Fokus Fasilitas Publik: Prioritas awal diberikan untuk sekolah dan infrastruktur desa.
“Dengan kita mengkonversi dari diesel ke PLTS, itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” tegas Bahlil.
Target ‘Gila’ 120 Juta Motor Listrik
Selain urusan pembangkit, Prabowo juga menaruh perhatian serius pada sektor transportasi. Pemerintah berambisi melakukan konversi besar-besaran terhadap sepeda motor berbahan bakar fosil ke tenaga listrik.
Angkanya tak main-main: 120 juta sepeda motor ditargetkan beralih ke listrik dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” tambah Bahlil.
Percepatan transisi ini diharapkan menjadi stimulus bagi ekosistem kendaraan listrik secara keseluruhan di Indonesia. Bahlil optimistis, dengan infrastruktur energi bersih yang siap, penggunaan mobil listrik di masyarakat akan tumbuh lebih organik dan cepat.
Kementerian ESDM kini tengah menyiapkan regulasi pendukung agar instruksi “gerak cepat” dari Presiden Prabowo ini bisa segera diimplementasikan dalam waktu dekat.
