ABNNews— Board of Peace bikinan Donald Trump diyakini bertujuan untuk lemahkan Palestina, kukuhkan dominasi Israel atas Palestina, dan melemahkan Dunia Islam.
Hal ini, kata Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP), M. Din Syamsuddin, berdasarkan kenyataan bahwa Dewan tersebut melibatkan Israel sementara Palestina tidak.
“Sungguh aneh dan bertentangan dengan nalar jernih bahwa lembaga yang didalihkan untuk membantu rekonstruksi Palestina (Gaza) justeru tidak memasukkan unsur Palestina, pihak yang akan dibantu. Maka sesungguhnya Board Peace adalah kamuflase apalagi sekarang sudah berubah menjadi Board of War (Dewan Peperangan),” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
Tragisnya, ujar Din, dengan Board of Peace ternyata Israel semakin merajalela menghancurkan Palestina (dengan serangan setiap hari termasuk terhadap Masjid ak-Aqasha pada Bulan Suci Ramadhan), dan dengan dukungan Amerika Serikat menyerang Negara Islam Iran, ketika rakyatnya menunaikan ibadah puasa.
Pada sisi lain, serangan terhadap Iran berdimensi mengadu domba antara Iran dan negara-negara Arab, yaitu dengan mendorong peledakan pangkalan militer Amerika Serikat dan instalasi strategis di negara-negara Arab.
Menurut Guru Besar Politik Islam Global, FISIP UIN Jakarta ini, penangkapan Agen Mosad di Arab Saudi dan Qatar yang beraksi provokatif menunjukkan bahwa Israel dan Amerika Serikat telah merancang skenario memporakporandakan Dunia Islam.
“Penarikan/pelibatan negara-negara Islam lain, seperti Indonesia dan Turkiye merupakan bagian dari tipu daya PM Israel dan Presiden Amerika Serikat yang memang menyandang Islamophobia,” paparnya.
Disebutkannya, di sinilah letak jebakan licik Amerika Serikat & Israel dan kebodohan pihak lain yg akhirnya bungkam terhadap agresi dan invasi Israel terhadap Palestina.
Mereka bungkam kala Board of Peace berubah menjadi Board of War. Upaya Indonesia untuk menjadi mediator adalah mimpi. Selain pengaruh politik (political leverage) Indonesia yang rendah, kepemimpinannya tidak menampilkan kenegarawanan, juga Indonesianterlanjur terjebak dan tersandera pada kepentingan sepihak.
Ditambah lagi, ujar Din, memilih pergi ke Iran (negara yag diserang) maka akan mudah dipersepsikan sebagai menyuarakan kepentingan Amerika Serikat dan Israel.
Mantan Ketua Umum MUI ini meminta Presiden Prabowo Subianto harus segera berpikir jernih, dan tidak bermain-main dengan amanat konstitusi menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi, serta melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.
“Presiden Prabowo Subianto, berbeda dengan para pendahulunya khususnya Sukarno dan Suharto, dapat dianggap bertindak nyeleneh dan inkonstitusional.”
Maka, kata Din, tidak ada pilihan lain bagi Presiden Prabowo Subianto kecuali segera keluar dari Board of Peace dan kembali ke Khittah Kenegaraan Indonesia sejati. Pertemuan-pertemuannya dengan para tokoh dari organisasi-organisasi masyarakat tidak menyelesaikan masalah, karena pertemuan-pertemuan itu bersifat monolog, tidak dialogis.
“Mungkin sejenak bisa menjadi panacea, tapi untuk jangka panjang potensial membawa malapetaka. Akibat situasi global Indonesia tidak akan sanggup memikulnya. Jangan remehkan pendapat dari para pakar jernih dan loyal kritis. Para pembantu terdekat Presiden agar tidak cenderung berdalih dengan argumen artifisial dan tidak persuasif, tapi mengedepankan logika dan rasionalitas,” pinta Din.
Menurut dia, saatnya bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengamalkan slogannya kala Pilpres dulu:” Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi.”
“Masih ada waktu sebelum terlambat, dan nasi terlanjur menjadi bubur,” ujar Din Syamsuddin.
Nadzar Lendi
