ABNnews – Eskalasi perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran membuat kawasan Timur Tengah membara.
Merespons situasi tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengeluarkan imbauan tegas agar warga Indonesia menunda keberangkatan ibadah umrah demi alasan keamanan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta calon jemaah untuk bersabar hingga situasi benar-benar aman.
“Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan kondusivitas itu benar-benar hadir di Timur Tengah,” ujar Dahnil lewat unggahan Instagram resmi Kemenhaj, Minggu (1/3/2026).
Nasib Jemaah di Tanah Suci & Perlindungan Visa
Bagi jemaah yang saat ini sudah berada di Arab Saudi, Dahnil meminta agar tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Kantor Urusan Haji, Konjen, maupun perwakilan Pemerintah RI di sana. Ia menjamin pemerintah tetap fokus melindungi jemaah.
“Kementerian Luar Negeri siap memfasilitasi perlindungan dan memastikan maskapai hingga pihak hotel melindungi serta memfasilitasi kebutuhan jemaah di Tanah Suci,” jelasnya.
Menariknya, Dahnil memberikan solusi jika terjadi kendala kepulangan akibat perang:
* Penginapan: Maskapai berkomitmen menyediakan penginapan sementara jika terjadi penundaan penerbangan.
* Visa: Pemerintah Arab Saudi siap memberikan perpanjangan visa bagi jemaah yang masa berlakunya habis akibat situasi darurat.
Bagaimana Nasib Haji 2026?
Meski Timur Tengah sedang diguncang konflik besar, Dahnil memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan Haji 2026 sejauh ini masih berjalan sesuai rencana (on track). Hingga kini, belum terlihat dampak signifikan terhadap proses perencanaan dan persiapan haji.
“Mudah-mudahan penyelenggaraan haji 2026 bisa berjalan lancar, tidak terdampak konflik di Timur Tengah. Kita doakan konflik bisa kembali reda dalam waktu dekat,” pungkas Dahnil.
Untuk keluarga di Tanah Air, Dahnil meminta agar tidak panik. Bagi jemaah mandiri maupun yang menggunakan jasa travel, diimbau untuk aktif berkomunikasi dengan aparat di Kementerian Luar Negeri maupun Kemenhaj guna memantau perkembangan persiapan kepulangan.
