ABNnews – Bencana tanah bergerak masih menghantui warga Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Meski intensitasnya disebut mulai menurun, namun pergerakan tanah dilaporkan masih berlangsung dengan tingkat kestabilan yang fluktuatif.
Hingga kini, ribuan warga masih tertahan di pengungsian lantaran rumah mereka rusak terdampak pergeseran tanah tersebut. BPBD Jawa Tengah mencatat ada ribuan jiwa yang tersebar di puluhan titik pengungsian.
“Pergerakan tanah masih berlangsung dengan tingkat kestabilan fluktuatif, namun intensitasnya cenderung menurun. Pemantauan lapangan dan evakuasi warga tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi kejadian susulan,” ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jateng, Armin Nugroho, dalam keterangannya, Senin (23/2/2026) malam.
Dampak kerusakan akibat tanah bergerak ini cukup masif. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim), dari total 900 rumah yang terdampak, sebanyak 405 unit mengalami rusak berat, 190 rusak sedang, dan 96 rusak ringan. Selain itu, ada tambahan laporan 45 rumah terdampak dari pihak desa.
Sebanyak 2.406 jiwa dilaporkan masih mengungsi demi keamanan. Para pengungsi ini tersebar di 20 titik pengungsian yang telah disiapkan oleh petugas. Pergerakan tanah yang fluktuatif membuat warga belum berani kembali ke rumah, terutama yang mengalami kerusakan struktur bangunan.
Bencana ini tidak hanya menyasar rumah warga, tetapi juga merusak 21 fasilitas sosial. Rinciannya meliputi: 7 tempat ibadah, 7 fasilitas pendidikan, 1 kantor pemerintahan
Jalan desa dan kabupaten, bendung irigasi, hingga jembatan. Tak hanya itu, sebanyak 2.346 ekor ternak warga mulai dari kambing, domba, hingga ayam juga terdampak.
Kondisi di pengungsian mulai diwarnai keluhan kesehatan. Para pengungsi didominasi menderita ISPA, nyeri otot (myalgia), hipertensi, hingga gangguan pencernaan. “Empat pasien dirujuk ke RSUD dr. Soeselo, dan tercatat satu korban meninggal dunia,” ungkap Armin.
Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengaktifkan Pos Komando dan memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat hingga 2 Maret 2026. Sementara itu, pemerintah tengah menggodok penyiapan lahan untuk Hunian Sementara (Huntara) dengan mempertimbangkan aspek geologi agar kejadian serupa tidak terulang.
