ABNnews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melontarkan peringatan keras kepada pemerintah terkait rencana pengiriman ribuan personel TNI untuk misi perdamaian di Gaza, Palestina. MUI menilai langkah tersebut menyimpan risiko besar, baik secara politik maupun moral, bagi posisi Indonesia di mata dunia.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, mewanti-wanti agar Indonesia tidak terjebak dalam agenda hegemonik Amerika Serikat (AS) dan Israel. Apalagi jika pengiriman pasukan tersebut tidak berada di bawah mandat resmi Dewan Keamanan PBB.
“Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” ujar Prof Sudarnoto dikutip dari laman resmi MUI, Rabu (11/2/2026).
Khawatir Jadi Alat Pelucutan Senjata Hamas
Sudarnoto menjelaskan bahwa misi dalam kerangka International Stabilization Force (ISF) biasanya berada di bawah kendali negara-negara besar dan cenderung bersifat sepihak. Ia khawatir fokus misi tersebut justru hanya pada demiliterisasi Gaza, termasuk pelucutan senjata Hamas, yang dinilai bukan solusi adil bagi kemerdekaan Palestina.
“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini,” tuturnya.
Ia menambahkan, jika kerangka misi ini tidak diperjelas, Indonesia berisiko terlibat konfrontasi langsung dengan kelompok pejuang Palestina seperti Hamas. Hal ini dinilai bakal menghancurkan reputasi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pembela setia Palestina.
“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi Indonesia akan jatuh,” tegasnya.
6 Poin Tausiyah MUI untuk Pemerintah RI
Merespons rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza dan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP), MUI merilis Surat Edaran resmi tertanggal 3 Februari 2026. Berikut 6 poin tausiyah MUI kepada pemerintah:
1. Desak Pengakuan Kedaulatan: BoP harus mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.
2. Bukan Alat Penjajahan: Pemerintah RI harus menjamin keterlibatan di BoP tidak menjadi alat untuk melanggengkan penjajahan atau kejahatan perang Israel.
3. Fokus Solusi Dua Negara: Prinsip two-state solution harus menjadi subjek dan tujuan utama Indonesia bergabung dalam forum tersebut.
4. Keterwakilan Palestina: Pemerintah wajib memperjuangkan hadirnya wakil Palestina di dalam Board of Peace.
5. Lindungi Perjuangan Hamas: Pasukan TNI tidak boleh dijadikan alat untuk melumpuhkan perjuangan Hamas demi keuntungan Israel.
6. Konsistensi Politik Luar Negeri: Tetap teguh pada prinsip Bebas Aktif dan komitmen kemerdekaan Palestina.
MUI berharap pemerintah mempertimbangkan ulang secara matang rencana ini agar niat mulia misi kemanusiaan tidak justru berbalik merugikan perjuangan bangsa Palestina.
