ABNnews — Sejumlah negara mulai berpikir ulang untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada 16 Januari 2026 lalu. Alasan keengganan bergabung beragam.
Selandia Baru misalnya, Perdana Menteri, Christopher Luxon menyatakan tidak tertarik bergabung karena masih membutuhkan kejelasan lebih lanjut tentang dewan tersebut, apakah bertujuan untuk menggantikan PBB.
“Pemerintah telah mempertimbangkan undangan Presiden Trump dan telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan Dewan Perdamaian dalam bentuknya saat ini,” kata Luxon dilansir dari The Independent.
Luxon mengatakan pihak pemerintah telah mempertimbangkan tawaran tersebut dan memutuskan tidak akan menerima undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut dengan formatnya kelembagaannya saat ini.
Italia menyatakan tidak bergabung dengan BoP karena menilai kekuasaan akan dipegang oleh satu pemimpin yang berdiri di atas anggota lainnya.
Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani mengatakan, “batasan konstitusional itu menjadi kemunduran terbaru bagi badan yang menyebut diri pembangun perdamaian internasional,” kata Tajani seperti dikutip ANSA.
Ia menambahkan, “Pertentangan antara konstitusi Italia dan piagam Dewan Perdamaian tak terdamaikan dari sudut pandang hukum, namun Italia akan selalu tersedia untuk mendiskusikan inisiatif perdamaian,” ucapnya.
Sementara Polandia, selain menyatakan ragu untuk bergabung, mereka juga mempertanyakan logika iuran Rp16,9 triliun bagi negara-negara BoP.
Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski secara blakblakan menyebut pembayaran mahal itu sebagai “pungutan”. Menurutnya, pembayaran semacam itu tidak boleh diasumsikan tanpa justifikasi yang jelas.
“Saya ingin mendengar mengapa wajib pajak Polandia harus membangun kembali Gaza, yang tidak kami hancurkan,” kata Sikorski dalam konferensi pers sebagaimana dikutip dari Anadolu.
