ABNnews – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lama. Prabowo menegaskan agar mereka bertanggung jawab penuh atas pengelolaan aset negara dan tidak mencoba “lepas tangan” di tengah proses konsolidasi besar-besaran yang sedang dilakukan pemerintah.
Pernyataan menohok ini disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di SICC, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Satukan Kekuatan di Danantara
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah kini telah membentuk Danantara sebagai sovereign wealth fund nasional. Lembaga ini bertugas menghimpun seluruh kekuatan ekonomi negara dalam satu pengelolaan terpusat agar lebih transparan dan efisien.
“Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan,” ujar Presiden Prabowo dengan nada tegas.
Tak tanggung-tanggung, nilai aset yang dikelola Danantara mencapai angka fantastis, yakni US$ 1.040 miliar atau setara dengan 1 triliun dolar AS. Sebelumnya, aset raksasa ini tersebar di sekitar 1.040 perusahaan BUMN.
Sebut Pengelolaan Lama ‘Akal-akalan’
Menurut Prabowo, selama ini aset negara yang terpecah-pecah di ribuan perusahaan justru menyulitkan pengawasan dan menjadi celah terjadinya penyimpangan. Ia bahkan menyebut sistem lama tersebut sebagai sebuah taktik yang mencurigakan.
“Bayangkan siapa yang bisa menilai seribu perusahaan. Ini akal-akalan,” cetusnya.
Oleh karena itu, ia meminta para mantan bos atau pimpinan BUMN di era sebelumnya untuk tidak bersantai-santai jika terbukti ada pengelolaan yang menyimpang.
“Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan,” tegasnya lagi.
Ultimatum: Siap-siap Dipanggil Kejaksaan
Prabowo memastikan pemerintah tidak akan ragu menyeret pihak-pihak yang nakal ke jalur hukum. Ia memberikan sinyal kuat bahwa Kejaksaan Agung akan segera bergerak jika ditemukan bukti penyelewengan.
“Siap-siap dipanggil Kejaksaan,” ancam Prabowo.
Menutup pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa langkah berani ini dilakukan demi akuntabilitas kekayaan nasional dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar,” pungkasnya.
