ABNnews – Pemerintah Indonesia tengah tancap gas memperkuat integritas pasar modal nasional. Tak main-main, reformasi besar-besaran disiapkan mulai dari pengetatan aturan hingga peningkatan likuiditas saham demi menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini dalam posisi sangat solid. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5,04% pada kuartal III hingga cadangan devisa yang jumbo.
“Kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan impor yaitu USD 156,5 miliar. Defisit fiskal terjaga di bawah 3%, dan rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas 60%,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Titah Presiden Prabowo: Free Float 15%
Airlangga mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan reformasi pasar modal. Salah satu poin kuncinya adalah menaikkan batas minimum saham publik (free float) menjadi 15 persen. Angka ini disesuaikan dengan standar bursa global agar pasar modal Indonesia lebih likuid dan kompetitif.
Selain free float, reformasi mencakup:
* Demutualisasi Bursa: Penataan struktur bursa secara menyeluruh.
* Transparansi Pemilik: Pengetatan aturan beneficial ownership (pemilik manfaat sebenarnya).
* Afiliasi Pemegang Saham: Kejelasan hubungan antar pemegang saham demi transparansi.
‘Perang’ Lawan Manipulasi Harga Saham
Pemerintah memberikan peringatan keras kepada para pelaku pasar yang kerap bermain kotor. Tidak ada toleransi bagi praktik spekulatif maupun manipulasi harga saham yang merusak kredibilitas investasi di tanah air.
Airlangga menyebut, manipulasi pasar bukan hanya merugikan investor ritel, tapi juga menghambat Penanaman Modal Asing (FDI). Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
“Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” tegas Airlangga mengutip pesan Presiden Prabowo.
Jaminan Keamanan Selama Masa Transisi
Di tengah masa kepemimpinan transisi, pemerintah menjamin operasional bursa tidak akan terganggu. Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI dipastikan tetap menjalankan fungsi regulasi serta pengawasan secara normal.
Airlangga memastikan tidak akan ada kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu iklim perdagangan. Semua aktivitas dipastikan berjalan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance dan praktik terbaik internasional.
“Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan tangguh. Investor domestik maupun internasional tidak perlu khawatir,” pungkasnya.
