ABNnews – Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk mencapai 285 juta jiwa menjadikan sektor pangan sebagai isu strategis yang berkaitan erat dengan ketahanan nasional. Stabilitas pasokan pangan dinilai menjadi prasyarat utama keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan pentingnya kemandirian bangsa sebagai fondasi pembangunan nasional, dengan swasembada pangan sebagai elemen utama. Pemerintah pun menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional guna memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menopang pembangunan ekonomi jangka panjang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kinerja produksi beras nasional sepanjang 2025 menunjukkan capaian positif dan menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah.
“Terkait beras, kita di tahun 2025 produksinya 34,71 juta ton, dan itu salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Di angka tersebut juga terjadi lonjakan produksi yang menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton,” kata Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) ke-6, Selasa (13/1).
Airlangga menambahkan, capaian tersebut turut berdampak pada pengendalian inflasi serta peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya, dengan harga pangan yang relatif baik, nilai tukar petani tercatat berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Penguatan ketahanan pangan juga menjadi fondasi utama program strategis pemerintah, salah satunya melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut didukung alokasi APBN hingga Rp335 triliun dengan skema pembayaran di awal, guna menjaga keberlanjutan produksi, mendorong partisipasi dunia usaha, serta menyalurkan stimulus ekonomi hingga ke tingkat akar rumput.
Selain MBG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran tahun 2026 sebesar Rp164,4 triliun untuk peningkatan produksi pertanian dan stabilitas stok pangan. Di sisi lain, anggaran pemberdayaan UMKM sebesar Rp181,8 triliun difokuskan ke wilayah perdesaan, termasuk penguatan logistik dan pelaksanaan Operasi Pasar Merah Putih untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Di tengah upaya tersebut, pemerintah juga mencermati sejumlah tantangan strategis, terutama dampak perubahan iklim. Pengalaman pada 2024, ketika fenomena El Niño dan La Niña secara bersamaan menekan produksi padi nasional, menjadi pelajaran penting bagi penguatan sektor pertanian ke depan.
Padahal, sektor pertanian memiliki peran vital dalam perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 14,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap hampir 29% tenaga kerja atau sekitar 40,7 juta orang.
Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah mendorong berbagai program strategis, termasuk pengembangan food estate dan penerapan modern farming berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mitigasi risiko iklim.
“Kemudian pemerintah terus mendorong Mandatory Biodiesel B40. Ini menghemat emisi hampir 42 juta ton CO2 pada 2025 dan juga menghemat devisa impor solar sebesar USD 8 miliar di 2024. Inilah yang kita sebut sebagai kedaulatan energi berbasis kekuatan agrikultur,” jelas Airlangga.
Ke depan, pemerintah juga memberi perhatian terhadap isu logistik serta food loss and waste yang dinilai masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan kajian Bappenas 2021, kehilangan dan pemborosan pangan di Indonesia mencapai sekitar 23–48 juta ton per tahun.
Menurut Airlangga, persoalan tersebut memerlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi, mulai dari perbaikan sistem logistik hingga pemanfaatan pangan bernilai tambah. Upaya ini sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk peran dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), demi mewujudkan sistem pangan nasional yang efisien dan berkelanjutan.
