ABNnews — Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyatakan mendukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja badan usaha milik negara, terutama terhadap komisaris dan direksi perusahaan yang merugi namun tetap meminta tantiem atau bonus.
“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal perusahaan merugi, tetapi elitenya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, melainkan soal etika kepemimpinan,” ujar Rivqy dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut dia memandang praktik meminta tantiem di tengah kinerja buruk merupakan bentuk normalisasi kegagalan yang tidak boleh dibiarkan terus berlangsung di BUMN.
“BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026,” katanya.
Selain itu, dia memandang kemajuan BUMN mustahil tercapai tanpa keteladanan dan prinsip kuat dari para pemimpinnya. Oleh sebab itu, dia seperti dilansir antaranews, mengingatkan bahwa profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawab harus menjadi standar utama.
“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” ujarnya.
Sementara itu, dia mengatakan sebagai mitra kerja Badan Pengaturan BUMN, maka dirinya akan terus mendorong reformasi tata kelola, evaluasi berbasis kinerja nyata, serta sistem remunerasi yang adil dan rasional.
Terlebih, Presiden Prabowo telah menyampaikan kritik terhadap BUMN yang dinilai bukan melemahkan, melainkan memperkuat peran sebagai motor ekonomi nasional.
“Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Kemudian yang profesional kami dukung, dan yang gagal tetapi tidak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam peresmian Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, 12 Januari 2026, mengatakan telah memberikan tugas kepada Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk membersihkan semua BUMN di Indonesia.
Terlebih, kata dia, terdapat komisaris maupun direksi yang tidak tahu malu dengan meminta bonus di saat BUMN yang dipimpin sedang merugi.
“Kalau tidak mau, kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Segera minta berhenti. Banyak yang siap menggantikan saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap menggantikan,” kata Presiden.
