ABNnews – Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam penerapan good governance dan akuntabilitas anggaran, didukung peran vital Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan BPK diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta mendeteksi penyalahgunaan keuangan negara.
“Peran BPK diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan dengan peningkatan kualitas pengelolaan daripada keuangan negara,” tutur Menko Airlangga dalam Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2025 di BPK Tower, Jakarta, Senin (12/01).
Di tengah ketidakpastian global, Airlangga memaparkan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terjaga di kisaran 5% selama tujuh tahun terakhir, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan risiko resesi paling rendah.
Ekonomi 2026 Targetkan 5,4%, Anggaran Makan Gratis Rp 335 T
Sepanjang 2025, Pemerintah telah menggelontorkan stimulus fiskal total Rp 110,7 triliun. Memasuki tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,4%.
Target ini ditopang oleh alokasi anggaran besar untuk sektor prioritas 2026, seperti:
* Pendidikan: Rp 757,8 triliun
* Pertahanan: Rp 424,8 triliun
* Makan Bergizi Gratis: Rp 335 triliun
Arahan Khusus dari Hambalang: Tekstil dan Semikonduktor
Menko Airlangga mengungkapkan adanya arahan penting dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang terkait penguatan industri strategis.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto juga mendorong pentingnya sektor industri tekstil untuk kita pertahankan karena sektor ini adalah yang paling terbuka untuk menghadapi perang dagang,” ungkap Airlangga.
Untuk mewujudkan potensi Indonesia menjadi 5 pemain besar tekstil dunia, Presiden Prabowo menyetujui dua langkah besar:
1. Pendanaan Insentif: Pembentukan pendanaan tahap awal insentif sektor tekstil dengan kebutuhan sekitar USD 6 miliar.
2. BUMN Khusus: Rencana untuk me-rebuild BUMN atau Danantara yang secara spesifik akan menangani sektor tekstil.
Melalui langkah ini, Pemerintah menargetkan ekspor tekstil melonjak dari USD 4 miliar menjadi USD 40 miliar dalam 10 tahun, disertai penambahan 2 juta tenaga kerja baru.
Selain tekstil, Pemerintah juga akan mengembangkan kembali industri semikonduktor. Kemenko Perekonomian telah menjalin komunikasi dengan perusahaan semikonduktor global asal Inggris untuk menjadi mitra strategis. Sejalan dengan arahan Presiden, akan dibentuk BUMN khusus di bidang semikonduktor, dengan fokus pada penguatan SDM dan pasar domestik yang besar.
