ABNnews – Ketua Umum Kawulo Alit (KAI), Ali Mahsun ATMO, mendesak pemerintah untuk tidak melakukan intervensi dalam penanganan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap aparat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Ali Mahsun menilai pengungkapan kasus ini merupakan momentum penting di tengah kondisi penerimaan negara yang belum optimal. Ia menekankan, penegakan hukum yang transparan dan independen adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.
“Praktik kolusi antara wajib pajak dan aparat pajak sudah lama menjadi persoalan laten. Ini salah satu penyebab penerimaan negara tidak pernah mencapai potensi sebenarnya,” kata Ali Mahsun di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
OTT Aparat Pajak Harus Diusut Tuntas
Menurut Ali Mahsun, OTT terhadap aparat pajak harus menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas praktik penyelewengan yang lebih luas dan bersifat sistemik. Kerugian negara akibat praktik tersebut, lanjutnya, berpotensi sangat besar dan berlangsung dalam jangka panjang.
Ia meminta agar proses hukum terhadap aparat pajak yang terjaring OTT berjalan tanpa tekanan atau perlindungan dari pihak mana pun. Ali Mahsun secara khusus meminta konsistensi dari pemerintah, termasuk Menteri Keuangan Purbaya, dalam mendukung penegakan hukum.
“Saya mendesak agar tidak ada bantuan hukum atau intervensi dalam proses penanganan kasus ini. Biarkan penegak hukum bekerja secara independen hingga tuntas,” ujarnya.
Selain itu, Ali Mahsun mendorong Kejaksaan Agung untuk lebih proaktif menelusuri titik-titik rawan penyimpangan di sektor perpajakan.
“Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dapat dipulihkan, sekaligus memperkuat basis penerimaan negara,” pungkas Ali Mahsun.
