ABNnews – Sejumlah perusahaan belakangan ini harus menelan pil pahit. Izin mereka dicabut pemerintah setelah terjaring operasi tegas Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) karena melanggar aturan.
Namun, ada pengakuan yang sangat terbuka dari Presiden Prabowo Subianto terkait daftar perusahaan pelanggar tersebut.
Prabowo mengaku menolak dan enggan melihat daftar puluhan perusahaan yang akan dicabut izinnya. Alasannya? Ia khawatir terjerat konflik kepentingan.
“Kemarin saya dikasih daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar yang mau dicabut izinnya. ‘Silakan bapak pelajari,’ tapi saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau lihat itu. Karena saya takut ada teman saya di situ. Iya kan, nggak enak. Bisa terpengaruh saya,” kata Prabowo saat melakukan panen raya di Karawang, Rabu (7/1/2026).
Prabowo secara eksplisit khawatir jika melihat nama teman atau kerabatnya dalam daftar tersebut, apalagi jika menyangkut partai politiknya.
“Begitu saya lihat, ‘eh ini Gerindra lagi.’ Jadi lebih baik saya nggak mau lihat, saya nggak mau tahu,” lanjutnya, menekankan perlunya menjaga independensi dalam penegakan hukum.
Instruksi Tegas: Serahkan ke Penegak Hukum!
Prabowo memilih untuk mengambil jarak dan menyerahkan seluruh proses penindakan perusahaan yang melanggar langsung kepada aparat penegak hukum, sesuai dengan hukum yang berlaku. Pesannya hanya satu: Tindak tanpa pandang bulu.
“Kalau sekarang saya nggak tahu, jadi saya serahkan ke aparat penegak hukum, yang melanggar tindak, sederhana,” tegas Prabowo.
