ABNnews — Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai berlaku pada Jumat (02/01/2026).
UU KUHAP diteken Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025. Berlakunya KUHAP baru tersebut secara otomatis mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP alias KUHAP versi lama.
Namun KUHP baru dinilai kontroversi karena sejumlah pasal dianggap mengancam kebebasan berpendapat, privasi, dan hak minoritas, meski disertai implementasi KUHAP baru. Beberapa pasal-pasal kontroversial yang menuai protes karena dianggap regresif dan membatasi ruang sipil.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai, KUHP dan KUHAP yang baru berpotensi mencabut hak-hak warga negara.
“Yakni dari tidak ditangkap menjadi ditangkap, dari tidak ditahan menjadi ditahan, dari tidak dipenjara menjadi dipenjara,” jelasnya dalam Konferensi Pers Deklarasi Indonesia Darurat Hukum yang digelar secara daring oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP di Jakarta, Jumat (02/01).
Ia menyoroti masih besarnya kewenangan kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penahanan secara mandiri. Selain itu, tindakan penggeledahan, penyitaan, pemblokiran rekening, hingga pemblokiran akun media sosial dapat dilakukan berdasarkan tafsir sepihak aparat dengan dalih keadaan mendesak.
Ia juga mengkritik proses penyusunan KUHAP yang dinilai dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, orang-orang sangat mudah digeledah, ditangkap, disita barangnya, dipermalukan, hingga mengalami tindakan-tindakan yang tidak manusiawi.
“Itulah potret Indonesia hari ini. Seharusnya KUHAP memperbaiki kondisi tersebut, namun sayangnya KUHAP tidak memperbaiki fondasi persoalan itu,” tegasnya.
Isnur juga mengatakan, KUHAP baru belum disosialisasikan secara memadai. Ia menilai, belum ada kejelasan terkait pemahaman aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim.
Ia menegaskan, meskipun KUHAP memandatkan sejumlah aturan turunan, termasuk terkait keadilan restoratif, tetapi hingga kini aturan tersebut belum tersedia sama sekali.
Lalu, situasi tersebut berada dalam kondisi sangat darurat karena kekacauan dalam pembuatan undang-undang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Ketika pelanggaran ini terjadi secara sistematis dan meluas, maka patut didorong sebagai pelanggaran HAM serius, bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bukan sekadar pertanggungjawaban administratif, tetapi pertanggungjawaban penuh kepada warga negara,” ungkap Isnur yang juga alumni UIN Jakarta ini.
Ia mendorong Presiden RI, Prabowo Subianto, segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta menyiapkan masa transisi secara matang.
Pertama, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penolakan KUHAP Baru.
Kedua, Presiden dan DPR RI menyusun KUHAP Baru dari awal secara komprehensif dengan ruh reformasi hukum, yang berbasis pada amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketiga, seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersuara lantang menolak KUHAP Baru dan mendesak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait penolakan KUHAP Baru dan perbaikan dari awal secara komprehensif.
