ABNnews — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi meluncurkan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
Kanal ini disiapkan sebagai saluran resmi bagi pelaku usaha untuk melaporkan berbagai kendala, sekaligus memastikan tindak lanjut cepat dan terkoordinasi dari pemerintah serta kementerian/lembaga (K/L) terkait.
Peluncuran kanal tersebut merupakan pengembangan dari tugas Kelompok Kerja (Pokja) 2 dan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan dunia usaha dan investor. Seluruh laporan yang masuk akan diproses melalui mekanisme terintegrasi, mulai dari verifikasi, analisis, hingga tindak lanjut lintas K/L.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kehadiran kanal ini menjadi bukti nyata peran pemerintah dalam mendampingi dunia usaha.
“Kami ingin memastikan setiap pelaku usaha memiliki saluran resmi untuk menyampaikan kendala dan mendapatkan solusi cepat. Harapannya, kepercayaan dunia usaha dan investor meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12).
Lebih dari sekadar wadah pengaduan, Kanal Debottlenecking Satgas P2SP dirancang sebagai instrumen nasional pendukung agenda pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Sistem berbasis website yang terhubung dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) memungkinkan pelaku usaha memantau progres penanganan aduan secara real-time.
“Pelaku usaha bisa mengakses kanal ini 24 jam melalui laman resmi Satgas P2SP. Setiap laporan akan segera ditindaklanjuti dan dibahas dalam forum koordinasi rutin mingguan hingga tingkat K/L teknis,” jelas Airlangga.
Selain itu, kanal ini juga memperkuat koordinasi antarkementerian/lembaga dengan standar respons cepat dan akuntabilitas tinggi. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai mitra strategis dunia usaha dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Dengan proses yang transparan dan akuntabel, hambatan birokrasi bisa dikurangi, penyelesaian masalah dipercepat, dan kepastian usaha dapat terjaga,” pungkas Airlangga.
