ABNnews – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan instruksi tegas terkait menu dalam program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN meminta agar seluruh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tidak lagi mengandalkan makanan buatan pabrik besar untuk disajikan kepada masyarakat.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa menu MBG harus diproduksi oleh warga lokal dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi dapur. Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025.
“Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM maupun oleh ibu-ibu PKK,” tegas Nanik dalam keterangannya, dikutip Senin (15/12/2025).
Belajar dari Depok: Bakso dan Nugget Bikinan Orang Tua Siswa
Nanik mengungkapkan, pelibatan ekonomi rakyat ini bertujuan untuk memutar roda ekonomi di tingkat desa atau kelurahan. Ia mencontohkan keberhasilan di Depok, Jawa Barat, di mana ibu-ibu orang tua siswa turun tangan langsung memproduksi roti hingga lauk pauk.
Warga sekitar tidak hanya memasok roti, tetapi juga membuat olahan protein rumahan seperti bakso, nugget, hingga rolade yang lebih segar. Namun, Nanik memberikan catatan penting: kualitas dan keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama.
“Produksinya harus mengantongi izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). PIRT adalah izin edar untuk produk makanan olahan yang diproduksi industri rumah tangga,” jelasnya.
Sentil Pemda: Permudah Izin PIRT!
Demi memuluskan keterlibatan warga dalam rantai pasok dapur SPPG, Nanik meminta pemerintah kota dan kabupaten untuk tidak memberikan hambatan birokrasi bagi usaha kecil. Ia meminta Dinas Kesehatan dan instansi terkait memberikan “karpet merah” dalam pengurusan izin PIRT.
“Tolong Pak Wali, Bu Wawali, Dinkes, dipermudah izin PIRT-nya untuk usaha kecil agar mereka bisa memasok dapur-dapur SPPG,” pinta Nanik.
Instruksi ini menjadi sinyal kuat bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyasar perbaikan gizi anak bangsa, tetapi juga menjadi ladang ekonomi baru bagi koperasi, BUMDes, hingga kelompok PKK di seluruh pelosok Indonesia.
