ABNnews – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus memperketat pengawasan guna mencegah kebocoran arus barang ilegal yang masuk maupun keluar melalui pelabuhan-pelabuhan tikus di Tanah Air. Purbaya bahkan sempat berkelakar akan “memasang kucing” di pelabuhan tikus yang kerap dimanfaatkan sebagai jalur ilegal.
“Kalau masuk pakai pelabuhan tikus, ya kita mesti pasang kucing di situ kelihatannya, Pak. Itu belum tentu bisa dijaga,” ujar Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).
Pernyataan itu disampaikan usai peluncuran penggunaan alat pemindai atau X-ray peti kemas yang kini telah terpasang di sejumlah pelabuhan besar di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat transparansi dan keamanan arus barang di wilayah perbatasan.
Meski demikian, Purbaya mengakui penggunaan alat pemindai belum sepenuhnya mampu menutup celah kebocoran. Karena itu, peran aktif pegawai Bea Cukai tetap dibutuhkan untuk memantau jalur-jalur tidak resmi di sekitar pelabuhan.
“Dengan sistem ini, peluang impor dan ekspor ilegal di setiap pelabuhan akan semakin kecil,” tegasnya.
Purbaya juga mewanti-wanti institusi Bea Cukai agar segera berbenah. Ia menegaskan, jika perbaikan kinerja tidak tercapai dalam waktu satu tahun, bukan tidak mungkin institusi tersebut akan dibekukan. Konsekuensinya, sekitar 16 ribu pegawai berpotensi dirumahkan.
“Kalau tidak berbenah juga, ya bisa saja sampai dirumahkan, bahkan pensiun,” kata Purbaya setengah berkelakar.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan pemerintah tengah melakukan perombakan besar-besaran terhadap sistem teknologi informasi Bea Cukai. Ia menilai integrasi data antarinstansi selama ini belum berjalan optimal.
“Kita sedang melakukan revamp besar-besaran Bea Cukai, termasuk seluruh sistem IT-nya. SIMBARA itu ngakunya terintegrasi, tapi belum terintegrasi betul,” jelasnya.
Saat ini, tim khusus berbasis di Lembaga National Single Window (LNSW) bekerja secara rutin setiap pekan untuk menyempurnakan integrasi data antara Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, serta kementerian terkait lainnya.
Untuk menekan praktik underinvoicing, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan fisik. Ke depan, proses verifikasi direncanakan terpusat di Jakarta agar tidak memberi ruang permainan di daerah.
Purbaya menargetkan sistem baru tersebut dapat berjalan penuh mulai Maret tahun depan. Pemerintah pun memperkirakan tambahan investasi sekitar Rp 45 miliar dibutuhkan untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi, termasuk pengembangan Trade AI di pelabuhan.
