ABNnews – Indonesia kembali terpilih sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C untuk periode 2026–2027. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun langsung menyiapkan langkah-langkah strategis agar kontribusi Indonesia selama masa keanggotaan tersebut berjalan efektif dan berdampak pada tata kelola maritim global.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, sejumlah agenda telah dirumuskan, mulai dari penguatan posisi Indonesia di forum internasional, peningkatan kapasitas delegasi, hingga kolaborasi erat dengan kementerian/lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Hal yang turut dirumuskan termasuk penguatan posisi Indonesia, peningkatan kapasitas delegasi, serta kolaborasi erat dengan kementerian/lembaga terkait, baik nasional maupun internasional,” ujar Menhub Dudy dalam kegiatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemilihan Anggota Dewan IMO di Jakarta, Jumat (12/12).
Dudy menegaskan, keberhasilan Indonesia kembali masuk Dewan IMO bukan sekadar capaian diplomasi. Menurutnya, kepercayaan ini merupakan mandat global yang harus dijalankan dengan komitmen tinggi dan kontribusi nyata bagi tata kelola kemaritiman dunia.
“Kepercayaan ini merupakan konsekuensi sekaligus tanggung jawab yang besar bagi Indonesia. Capaian ini bukan hanya persoalan angka atau posisi. Ini adalah cerminan nyata dari kepercayaan global terhadap konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan pelayaran dunia,” kata Dudy.
Dalam pemilihan pada Sidang Majelis IMO ke-34 yang berlangsung akhir November lalu, Indonesia meraih 138 suara dan menempati peringkat ke-5 dari total 26 negara kandidat. Hasil tersebut semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kredibel dan memiliki peran strategis dalam pengembangan kebijakan pelayaran global.
Menhub menilai, keanggotaan di Dewan IMO membuka ruang strategis bagi Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembentukan kebijakan maritim internasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna jalur pelayaran internasional, tetapi juga penjaga simpul-simpul strategisnya. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Keanggotaan ini bukan tujuan akhir, melainkan platform strategis untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia terwakili dalam setiap perumusan kebijakan maritim global, sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia pada agenda penting dunia seperti dekarbonisasi pelayaran, digitalisasi maritim, serta peningkatan keselamatan dan kapasitas negara berkembang,” imbuhnya.
Dudy juga menekankan pentingnya kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan maritim yang semakin kompleks. Menurutnya, sinergi lintas kementerian dan lembaga, dukungan industri, asosiasi, serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar Indonesia dapat terus memperkuat posisinya dalam diplomasi maritim internasional.
