ABNnews — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengingatkan seluruh pihak terkait untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di laut pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Ia menyebut gelombang tinggi, angin kencang, hingga hujan intensitas tinggi berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran.
“Karena itu, saya menegaskan seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan seluruh unit pelaksana di lapangan harus siaga 24 jam, tanpa kompromi,” ujar Menhub Dudy saat membuka Rapat Kerja Ditjen Perhubungan Laut dan Rakor Angkutan Laut Nataru di Jakarta, Minggu (7/12).
Berdasarkan survei potensi pergerakan masyarakat, sebanyak 2,62 juta orang diperkirakan akan bepergian menggunakan moda transportasi laut selama periode libur akhir tahun. Menhub menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama.
“Keselamatan bukan hanya prioritas, keselamatan adalah harga mati. Keselamatan terbaik adalah keselamatan yang bahkan tidak disadari karena tidak ada insiden terjadi,” tegasnya.
Dudy juga menyinggung sejumlah insiden pelayaran beberapa waktu lalu, seperti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali serta kebakaran KM Barcelona VA di Talise, Sulawesi Utara. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pengingat keras bahwa aspek keselamatan tak bisa dinegosiasikan.
Pada kesempatan yang sama, Menhub meminta Ditjen Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh serta merumuskan langkah konkret di lapangan. Sejumlah instruksi pun dikeluarkan, antara lain: Ramp check kapal diperketat dan dilakukan menyeluruh, Pengawasan kelebihan muatan diperkuat, Kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran dioptimalkan serta Koordinasi cuaca ekstrem bersama BMKG dan instansi terkait dilakukan real-time.
“Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberikan izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas,” tegasnya lagi.
Selain itu, Menhub mengapresiasi Ditjen Perhubungan Laut atas upaya digitalisasi layanan melalui platform MaritimHub.
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari transformasi pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan dapat dipercaya.
“Digitalisasi layanan, termasuk melalui MaritimHub, harus benar-benar memberikan kemudahan dan transparansi, bukan menambah kerumitan,” ujarnya.
Tahun ini, Ditjen Perhubungan Laut memasuki masa transisi penting terkait peralihan tugas Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) dari Ditjen Perhubungan Darat. Transisi tersebut dinilai memperkuat peran Perhubungan Laut sebagai penjaga konektivitas nasional, terutama untuk penyeberangan antar-pulau.
“Saya berharap seluruh jajaran mampu menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan responsif terhadap dinamika lapangan,” tutupnya.
