ABNnews — Anggota Fraksi PKB, Usman Husin secara terbuka mendesak Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengundurkan diri. Pernyataan itu dilontarkan Usman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, Kamis (04/12) kemarin.
Usman menilai Raja Juli gagal memahami persoalan kehutanan secara menyeluruh dan menerbitkan izin yang dinilai bertentangan dengan rekomendasi daerah. “Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita,” kata Usman.
Usman menilai penyelesaian persoalan kehutanan tidak bisa sekadar retorika. Ia menegaskan kerusakan hutan yang terjadi saat ini adalah tanggung jawab pejabat yang sedang menjabat. “Pohon berdiameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” katanya.
Salah satu kritik utama Usman adalah dugaan inkonsistensi kebijakan, terutama izin baru di Tapanuli Selatan. Ia menyebut bupati setempat sudah merekomendasikan penutupan izin tertentu.
Namun, lanjut Usman, Kementerian Kehutanan justru menerbitkan izin baru pada 30 November 2025. “Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Seolah-olah Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Usman juga meminta perhatian khusus terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi yang kini mengalami degradasi berat. Ia menuntut kejelasan rencana reboisasi dan langkah pemulihan kawasan yang terdampak bencana.
Raja Juli merespons desakan yang menuntut dirinya mengundurkan diri. Menurutnya, posisinya di kabinet pemerintahan saat ini merupakan takdir. “Saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini berujar pencopotannya dari kabinet pemerintahan juga hak prerogatif kepala negara.
Ia memaparkan, selama satu tahun menjabat, ia justru tidak pernah menerbitkan izin penebangan pohon (PBPH) baru. Raja Juli menyampaikan komitmen itu merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Saya setahun jadi menteri, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun. Yang saya terbitkan justru PBPH jasa lingkungan atau restorasi ekosistem,” katanya.
Ia menekankan dua perintah utama Presiden Prabowo: menjaga hutan dan berani menindak pelaku alih fungsi lahan. “Saya bisa bersaksi tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan satu jengkal pun, termasuk di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Raja Juli.
Ia memaparkan tindakan penertiban izin sepanjang 2025. Ia menyebut telah mencabut 18 izin PBPH pada Februari 2025 dan sedang memproses pencabutan terhadap 20 izin lain yang dinilai berkinerja buruk.
Ia mengatakan, langkah Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan (PKH) yang dibentuk Presiden pada Januari 2025 telah menyita 3,5 juta hektar sawit ilegal di dalam kawasan hutan dan kini menertibkan tambang ilegal. “Presiden Prabowo jangan diragukan soal menjaga hutan,” katanya.
