ABNnews — Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Pulau Sumatra menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lingkungan hidup di Indonesia.
Hal itu dikatakan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni terkait bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah di tiga provinsi di Sumatra.
“Jadi satu sisi kami mengatakan duka yang mendalam tapi ini juga momentum yang baik kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulunya ekonomi dan ekologi ini cenderungnya ke ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi, buktinya nyata kan untuk saudara-saudara kita. Itu fakta yang kita rasakan,” katanya,.
Menurutnya, bencana tersebut sebagai cerminan bahwa ada kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan. Ia seperti dikutip dari cnnindonesia berharap banjir dan longsor di kawasan tersebut tidak melebar ke wilayah lain.
“Kita mendapatkan momentum yang baik justru karena semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi. Mudah-mudahan tidak melebar ke wilayah lain,” ucapnya.
Juli menyampaikan, evaluasi kebijakan dan tata kelola hutan sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyoroti penebangan hutan liar yang tidak terkendali sehingga berdampak pada keseimbangan taranan lingkungan.
“Pak Presiden dalam pidatonya mengatakan penebangan hutan liar yang tidak terkontrol berkontribusi besar terhadap bencana,” sebutnya.
Ia juga menyebut, pemerintah tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi langsung mengambil langkah konkret.
Salah satunya di Kuantan Singingi, ia menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat sebagai bentuk penguatan hak masyarakat adat.
“Masyarakat adat selama ini tersisihkan, padahal mereka adalah kelompok yang paling mampu menjaga hutan. Legalisasi ini memberi mereka ruang untuk berkontribusi,” ungkapnya.
