ABNnews – Perekonomian Indonesia disebut tetap tangguh memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara utama dalam Closed-Door Dialogue: C-Suite Forum, bagian dari Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 yang digelar FPCI bersama UOB Indonesia di Jakarta, Sabtu (29/11).
Forum tertutup ini mempertemukan para CEO, ekonom, hingga diplomat untuk membahas arah kebijakan ekonomi dan tantangan Indonesia di tengah perubahan global yang dinamis.
“Pemerintahan sudah berjalan satu tahun dan alhamdulillah perekonomian masih baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi kita 5% sudah tujuh tahun. Artinya Indonesia tumbuh 35% dalam tujuh tahun di tengah ketidakpastian global,” ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan pemerintah sudah mengantisipasi tekanan global sepanjang 2025. Ia menyebut stabilitas makro ekonomi masih terjaga, mulai dari penguatan indeks kepercayaan konsumen, PMI manufaktur yang kembali ekspansif, hingga pasar keuangan yang menunjukkan tren positif.
Nilai tukar dan inflasi disebut masih terkendali. Sementara realisasi investasi telah mencapai lebih dari Rp 1.400 triliun dengan target tembus Rp 1.900 triliun sampai akhir 2025.
“Headwind sudah lewat. Outlook 2026 lebih optimistis dan kita harap pertumbuhan di atas 5,4%. Tidak ada risiko seberat perang Ukraina, konflik Gaza, pandemi COVID-19 atau perang tarif. Semuanya sudah berhasil Indonesia lewati,” jelasnya.
Diplomasi Ekonomi Dipacu
Dalam dialog bersama para pelaku usaha, Airlangga menyoroti peran diplomasi ekonomi sebagai strategi memperluas pasar global. Beberapa langkah yang telah berjalan meliputi: kesepakatan tarif 19% dengan Amerika Serikat, proses aksesi CPTPP, keanggotaan penuh BRICS+ serta kemajuan signifikan menuju keanggotaan OECD.
Selain itu, transformasi ekonomi digital juga dipercepat melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan transaksi Local Currency Transactions (LCT), dan interoperabilitas QRIS antarnegara.
Airlangga menegaskan pemerintah terus mempercepat reformasi struktural melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Mekanisme service level agreement kini diterapkan untuk mempercepat proses perizinan, sementara Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) diperkuat untuk mengurai hambatan antarkementerian.
Di sektor energi, pemerintah memberi perhatian besar pada agenda transisi melalui: Green Super Grid, Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS) serta Perluasan PLTS berbasis desa.
Diskusi berlangsung interaktif dengan masukan dari pemimpin industri terkait penguatan pasar keuangan, penyederhanaan regulasi, hingga arah kebijakan energi bersih.
Airlangga memastikan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar agenda transformasi ekonomi berjalan efektif dan memberi manfaat luas bagi dunia usaha dan masyarakat.
“Pemerintah pastikan reformasi kebijakan berjalan konsisten, fokus meningkatkan daya saing, dan mendorong transformasi ekonomi agar Indonesia semakin kompetitif,” tutupnya.
